Fenomena politisasi pendidikan ketika dikaitkan dengan teori keadilan John Rawls, menawarkan perspektif yang mendalam tentang bagaimana pendidikan seharusnya dijalankan. John Rawls, dalam karyanya "A Theory of Justice", mengemukakan konsep justice as fairness. Rawls berpendapat bahwa struktur dasar masyarakat harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan kebebasan dasar yang sama untuk semua, kesetaraan kesempatan, dan memfasilitasi manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung.
Jika mengaitkan pendidikan dengan konsep keadilan Rawls, maka pendidikan haruslah menjadi sarana untuk mencapai keadilan sosial. Pendidikan harus bebas dari manipulasi politik dan harus diarahkan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk mengembangkan potensi mereka. Ini berarti bahwa pendidikan tidak boleh menjadi monopoli kelompok tertentu atau digunakan sebagai alat untuk mempertahankan status quo.
Pendidikan yang adil adalah pendidikan yang inklusif, yang tidak hanya terbuka untuk semua lapisan masyarakat, tetapi juga sensitif terhadap kebutuhan mereka yang kurang beruntung. Dalam konteks Indonesia, ini berarti bahwa pendidikan harus dapat diakses oleh semua anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau politik mereka.
Â
Politisasi pendidikan adalah sebuah tantangan yang harus dihadapi dengan bijaksana. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip keadilan ala Rawls, Indonesia dapat membangun sistem pendidikan yang tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas, tetapi juga adil dan berempati. Pendidikan harus menjadi alat untuk mengurangi ketidaksetaraan, bukan memperburuknya. Dengan demikian, pendidikan yang adil dan bebas dari politisasi bukan hanya sebuah idealisme, tetapi sebuah keharusan yang harus diwujudkan demi masa depan bangsa yang lebih baik.
