Budaya Viral: Alat Penyelesaian Masalah Sosial Di Indonesia

Kasus-kasus seperti kekerasan, pelecehan seksual atau pelanggaran hak asasi manusia baru mendapatkan tindakan setelah masyarakat  atau bahkan korban menyebarkan ceritanya secara luas di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa sistem formal di Indonesia kurang responsif terhadap laporan individu kecuali ada dorongan melalui viralitas. Ketergantungan ini menjadi indikator bahwa sistem yang sudah ada belum mampu menjamin keadilan secara merata.

3. Menguatkan Sistem Formal Sebagai Solusi

Untuk mengatasi ketergantungan pada budaya viral, pemerintah perlu menguatkan sistem formal di Indonesia agar lebih responsif terhadap masalah sosial. Media sosial disini bisa digunakan masyarakat untuk mengenali isu-isu yang berkembang tetapi keputusan bertindak tidak boleh berdasarkan tekanan publik dari masyarakat. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan: 

1. Meningkatkan sistem pengaduan, membuat mekanisme pengaduan menjadi lebih mudah diakses, transparan dan efisien sehingga masyarakat merasa aman untuk melaporkan masalah mereka. 

2. Meningkatkan kapasitas penegak hukum, melatih dan melengkapi para penegak hukum agar dapat bertindak responsif terhadap laporan masyarakat. 

3. Memilah penggunaan data media sosial, pemerintah bisa memilah atau menganalisis isu di media sosial sebagai alat pendeteksi dini untuk mengidentifikasi masalah. 

Beberapa langkah diatas bisa mengurangi ketergantungan pada budaya viral di Indonesia dan juga membangun kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan pihak berwenang terhadap sistem formal. Dengan demikian, budaya viral bisa menjadi alat pendukung, bukan menjadi alat penyelesaian masalah sosial di Indonesia. 

Budaya viral di Indonesia telah menjadi cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah sosial di era digital. Namun, ketergantungan pada fenomena ini mencerminkan kelemahan mendasar dalam sistem formal. Masalah sosial sering kali hanya mendapatkan perhatian setelah viral di media sosial, sementara pemerintah dan pihak berwenang cenderung kurang proaktif dan responsif terhadap laporan yang belum terekspos luas.  

Idealnya, sistem formal harus mampu menangani laporan masyarakat secara langsung dan merata tanpa menunggu tekanan dari viralitas. Ketergantungan pada budaya viral tidak hanya berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi isu yang tidak viral, tetapi juga membuka peluang bagi penyebaran informasi yang tidak akurat atau bahkan hoaks.  

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu memperkuat mekanisme formal yang transparan, cepat, dan dapat diandalkan. Dengan demikian, budaya viral dapat berfungsi sebagai pelengkap, bukan sebagai syarat utama agar masalah sosial dapat ditindaklanjuti.