Penguatan Perlindungan Hukum bagi Guru dan Siswa di Masa Pandemi di Kecamatan Mirit Kebumen melalui Kolaborasi Perguruan Tinggi, LBH, dan PGRI

e. memajukan pendidikan nasional.

Aturan tersebut secara tegas menjelaskan bahwasannya organsisasi profesi guru memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hak bagi guru yang menghadapi permasalahan hukum dengan memberikan bantuan dan perlindungan hukum terhadap profesi guru.

Tidak hanya itu, Undang-undang pun telah memberikan perlindungan terhadap anak atau siswa yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 54 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

1. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;

2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Berdasarkan ayat 1 dijelaskan bahwasannya kejahatan tersebut dapat dilakukan oleh pihak lainnya, sehingga tidak hanya dilakukan oleh guru selaku pendidik.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pun turut mencatat setidaknya terdapat 6.519 kasus pelanggaran hak anak selama Pandemi Covid-19. 1.622 kasus diantaranya terjadi di dalam kluster keluarga.

Oleh karena itu Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang menilai bahwasannya perlu adanya upaya peningkatan pemahaman terhadap pentingnya perlindungan hukum bagi guru dan siswa dimasa Pandemi, khususnya di Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen.

Apabila dilihat dari peran mitra, PGRI cakupan perlindungannya cukup terbatas hanya untuk profesi guru. Oleh karena itu, Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang turut  melibatkan LBH sebagai salah satu alternatif mitra yang sesuai dalam meningkatkan penguatan perlindungan hukum bagi guru dan siswa dimasa Pandemi Covid-19. Lembaga Bantuan Hukum menjadi salah satu lembaga pemberi bantuan hukum yang cakupan perlindungannya lebih luas dan ia berkewajiban untuk membantu penerima bantuan hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum guna menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam memperoleh akses keadilan hukum terkhusus di masa Pandemi Covid-19.