Krisis Pendidikan di Daerah Terpencil

Bahkan para guru di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) masih bisa melakukan proses pembelajaran di bawah pohon dan pinggir sungai.

 "Di mana pun bisa menjadi ruang kelas kami untuk belajar", ungkap Yohana Marpaung, guru rimba dari Komunitas Konservasi Indonesia Warsi pada tim media berita kompas (30/11/2021).

Jadi tidak ada hambatan bagi semua warga negara bahkan di wilayah yang terpencil pun untuk mendapatkan pendidikan. Selama kesadaran tentang pendidikan itu ada tidak akan alasan untuk tidak berpendidikan.

Memang benar sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran itu penting dan sangat berpengaruh dalam proses belajar dan mengajar. Tapi yang tidak kalah pentingnya justru semangat untuk meraih pendidikan itulah yang akan membawa kemajuan bagi negeri ini.

Karena nyatanya APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja negara) terhadap pendidikan yang mencapai angka 662 Triliun saja belum bisa mengatasi kualitas pendidikan yang rendah (TEMPO.CO, 19 Juni 2024). 

Hal ini menyoroti permasalahan yang terjadi saat penerimaan anggaran tersebut di tiap-tiap daerah atau kebijakan mengenai penyaluran dana pendidikan itu sendiri.

Demikianlah bukti nyata bahwa upaya untuk mengatasi krisis pendidikan di daerah terpencil tidak semata bergantung pada alokasi anggaran nasional yang besar. Peran aktif masyarakat dalam memperjuangkan hak pendidikan juga menjadi kunci penting. Seperti inisiatif guru-guru seperti Yohana Marpaung tadi yang menunjukkan bahwa semangat untuk belajar dan mengajar dapat melewati batasan geografis dan infrastruktur.

Dalam hal ini, penting bagi pemerintah untuk lebih meprioritaskan pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil sebagai bagian dan strategi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah. Dengan demikian, upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang berkelanjutan dan mambawa perubahan yang nyata dalam pendidikan di Indonesia.

Dengan begitu, visi bahwa pendidikan adalah hak asasi setiap individu dapat diwujudkan sepenuhnya, tanpa terkecuali.