KRISIS PENDIDIKAN DI DAERAH TERPENCIL
Pendidikan adalah hak asasi setiap individu (DUHAM 1948). Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi atau budaya (John Rawls). Namun, menurut analisis Marxist terhadap pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa sistem pendidikan masih cenderung mempertahankan ketimpangan sosial, karena pendidikan sering kali dikuasai oleh lembaga pendidikan.
Di Indonesia, pendidikan sering kali dianggap sebagai tanggung jawab negara untuk menyediakan akses dan kualitas yang baik kepada semua warga negara, sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan adalah salah satu faktor penting dalam menentukan kemajuan bangsa, karena dengan pendidikan menjadikan masyarakat berpikir lebih maju, bermoral dan mampu bersaing dengan negara lain (Najicha & SH, 2023).
Bayangkan saja jika seluruh daerah di Indonesia sudah seperti kota Jakarta atau kota-kota besar lainnya yang sudah maju, tentu tidak akan ada lagi yang namanya "Krisis pendidikan" apalagi "Daerah terpencil".
Ada beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab terjadinya ketimpangan daerah sehingga berimbas pada pendidikan warga-nya.
Pertama, Faktor Geografi dan Aksebilitas. Topografi Indonesia yang beragam dan terdiri dari banyak pulau membuat beberapa daerah sulit diakses. Hal ini mempengaruhi pengembangan infrastruktur pendidikan dan akses layanan masyarakat terhadap layanan pendidikan.
Kedua, Faktor Konsentrasi Sumber Daya di Kota Besar. Banyaknya sember daya manusia, teknologi, dan investasi pendidikan yang terpusat di kota-kota besar seperti Jakarta membuat ketimpangan semakin besar antara daerah maju dan terpencil.
Ketiga, Kurangnya Prioritas dan Investasi. Daerah terpencil seringkali tidak menjadi prioritas dalam alokasi anggaran pendidikan dan investasi infrastruktur yang mengakibatkan ketidakmerataan dalam peningkatan kualitas pendidikan.
Keempat, Kondisi Politik dan Administratif. Faktor-faktor politik dan administratif juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan di tingkat lokal, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas dan akses pendidikan.
Memang benar bahwa hak untuk mendapatkan pendidikan adalah fundamental dan harus dijamin oleh negara. Namun, dalam konteks krisis pendidikan di daerah terpencil partisipasi aktif antara masyarakat dengan pemerintah juga sangat diperlukan. Â Kesadaran akan pentingnya pendidikan juga perlu disadari oleh setiap warga negara sendiri. Dengan begitu pelaksanaan pendidikan akan terasa mudah.
Pendidikan juga tidak serta merta berupa sebuah lembaga pendidikan. Pendidikan bisa dihadirkan di mana saja dan kapan saja. Pendidikan sifatnya sangat fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
