Pemindahan pelabuhan speedboat Bastiong (Ternate) - Rum (Tidore), kenapa harus pindah?
Oleh Nadhir Wardhana Salama
Isu pemindahan jalur pelayaran speedboat Bastiong (Ternate) - Rum (Tidore) dari pelabuhan Bastiong ke Pelabuhan semut Kelurahan Mangga Dua Kota Ternate mendapat pro kontra. Dalam rapat Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Ternate dengan DPRD Kota Ternate 25 Januari 2022, KSOP Kelas II Ternate meminta DPRD Kota Ternate berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Ternate untuk mengalihkan semua aktivitas jalur pelayaran speedboat dari pelabuhan Bastiong ke pelabuhan Semut Mangga Dua (Tandaseru.com,.2022). Dengan alasan pelabuhan Bastiong hanya diperuntukan untuk fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara, bukan untuk aktivitas transportasi laut secara umum. Usulan tersebut diterima oleh DPRD Kota Ternate, melalui
ketua DPRD Kota Ternate Muhajirin Bailusy menuturkan bahwa DPRD Kota Ternate mendukung regulasi penertiban pelayanan pelabuhan jika prinsipnya untuk membantu pelayanan masyarakat (Marasabessy. 2022.).
Namun wacana tersebut menuai reaksi penolakan oleh masyarakat yang sebagiannya berprofesi sebagai buruh dan pedagang karena menilai pemindahan tersebut akan berdampak pada aktivitas perekonomian.
Dasar hukum pemindahan
Apa yang disampaikan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Ternate sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Menurut UU No 31 Tahun 2004 “Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan”. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate hanya akan diperuntukan untuk kegiatan perikanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41A “Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan guna mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran”. Kegiatan transportasi laut secara umum yang sampai saat ini masih beroperasi di pelabuhan Bastiong Ternate secara teknis akan mengganggu pemanfaatan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang berada dalam satu lokasi dengan pelabuhan speedboat bastiong saat ini. Oleh karena itu, pemindahan operasional speedboat dari pelabuhan Bastiong ke pelabuhan Semut Mangga Dua dirasa sangat tepat dalam rangka efisiensi pemanfaatan Pelabuhan Perikanan Nusantara dalam mengoptimalkan sektor perikanan.
Dampak ekonomi masyarakat
Sektor ekonomi menjadi alasan penolakan yang paling mendasar terhadap wacana pemindahan operasional speedboat dari pelabuhan Bastiong ke pelabuhan Semut Mangga Dua.
Dengan pemindahan pelabuhan speedboat, para pedagang di lingkungan pelabuhan akan mengalami penurunan omzet dikarenakan telah ditiadakannya aktivitas pelayaran speedboat di pelabuhan bastiong. Selain pedagang pemindahan pelabuhan speedboat bastiong akan berdampak juga pada nasib buruh pelabuhan, buruh pelabuhan akan kehilangan pekerjaan. Jikalau pun para buruh juga ikut dipindahkan, dipastikan jika tidak disertai dengan regulasi yang jelas di pelabuhan tidak menutup kemungkinan akan berpotensi terjadinya konflik antara buruh pelabuhan Bastiong dengan buruh pelabuhan Semut yang sudah lebih dulu beraktivitas di pelabuhan Semut. Aktivitas ekonomi warga lainnya yang dapat ikut berdampak dari pemindahan pelabuhan speedboat Bastiong yaitu usaha parkiran kendaraan oleh warga sekitar lingkungan pelabuhan speedboat Bastiong, serta keberadaan warga sekitar yang berprofesi sebagai tukang ojek di lingkungan pelabuhan.
Rekomendasi Implementasi
Untuk mendukung pemindahan jalur pelayaran speedboat Bastiong (Ternate) - Rum (Tidore) dari pelabuhan Bastiong ke Pelabuhan semut Kelurahan Mangga Dua Kota Ternate, Pemerintah Kota Ternate dan pihak terkait perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya:
Memastikan kesiapan pelabuhan Semut Kelurahan Mangga Dua Selatan Kota Ternate dalam memberikan pelayanan transportasi laut tujuan Rum (Tidore). Kesiapan berupa peningkatan fasilitas dan pelayanan, kebijakan di pelabuhan, peningkatan kualitas serta kuantitas SDM di pelabuhan baik sebagai syahbandar maupun petugas lainnya yang ikut andil dalam menjamin efektivitas pelayanan transportasi laut di pelabuhan Semut yang aman dan nyaman.
Mengkaji secara komprehensif dampak ekonomi masyarakat dan tata ruang di lingkungan pelabuhan Bastiong dan pelabuhan Semut pasca pemindahan jalur pelayaran speedboat rute ke Rum (Tidore).
Membangun komunikasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, baik swasta maupun instansi pemerintahan lainnya untuk mendukung terlaksananya pemindahan jalur pelayaran speedboat rute Rum (Tidore) dari pelabuhan Bastiong ke pelabuhan Semut.
Menjamin stabilitas ekonomi masyarakat di sekitar pelabuhan Bastiong pasca pemindahan jalur pelayaran speedboat rute Rum (Tidore). Dengan melakukan pemberdayaan masyarakat di lingkungan pelabuhan berbasis ekonomi kreatif khususnya memanfaatkan potensi perikanan.
Mendorong optimalisasi sektor perikanan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara pasca pemindahan jalur pelayaran speedboat rute Rum (Tidore).
Memberikan edukasi dan informasi secara persuasif serta transparan kepada masyarakat mengenai maksud dan tujuan pemindahan jalur pelayaran speedboat rute Rum (Tidore).
Pasca pemindahan
Setelah pemindahan operasional speedboat dari pelabuhan Bastiong ke pelabuhan Semut Mangga Dua diharapkan baik aktivitas pelayaran umum transportasi laut, ataupun aktivitas sektor perikanan Pelabuhan Perikanan Nusantara nantinya dapat dioptimalkan. Pemerintah Kota Ternate dan Kementrian Perhubungan Laut dalam hal ini KSOP kelas II Ternate sebagai otoritas Pelabuhan Semut dapat meningkatkan kerjasama dalam menunjang peningkatan mutu aktivitas Pelabuhan baik dalam aspek keselamatan transportasi laut maupun dari segi pelayanan di pelabuhan Semut. Adapun sektor perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara yang berlokasi Bastiong, Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Ditjen Perikanan Tangkap KKP RI dapat mendorong peningkatan fungsi Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate dengan memberdayakan Masyarakat di lingkungan pelabuhan dari segi pemanfaatan ekonomi kreatif berbasis sektor perikanan, serta melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk meningkatkan perputaran ekonomi di lingkungan sekitar Pelabuhan maupun di Kota Ternate umumnya.
Kesimpulan
Upaya pemindahan jalur pelayaran speedboat Bastiong (Ternate) - Rum (Tidore) dari pelabuhan Bastiong ke Pelabuhan semut Kelurahan Mangga Dua Kota Ternate merupakan hal yang tepat untuk mendukung optimalisasi fungsi pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang berada bersamaan dengan lokasi Pelabuhan Speedboat Bastiong. Meskipun demikian Pemerintah Kota Ternate perlu mengkaji kembali secara komprehensif dampak kebijakan pemindahan tersebut baik dari segi pelayanan transportasi laut maupun dari segi ekonominya. Pemerintah Kota Ternate perlu meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait baik pemerintah maupun swasta untuk memastikan kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian dan pelayanan masyarakat. Dalam menyikapi penolakan di masyarakat, pemerintah harus menyikapi dengan sikap persuasif dengan mengedepankan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat. Untuk menanggulangi dampak ekonomi masyarakat pasca pemindahan aktivitas pelabuhan, pemerintah juga perlu melakukan pemulihan ekonomi dengan memberdayakan masyarakat di lingkungan pelabuhan.
Referensi
Marasabessy, F,. 2022. Dprd ternate dukung pelabuhan speedboat bastiong pindah ke pelabuhan semut.[online]. rri.co.id. Available at: [Accessed 31 January 2022].
Tandaseru.com,.2022.Warga bastiong menolak pemindahan ternate-tidore ke mangga dua.[online]. Available at: [Accessed 31 January 2022].
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
WIDODO, JOKO., 2009. Analisis Kebijakan Publik : Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: MNC .
