Kadang-kadang, MK juga perlu menentukan apakah keputusan yang diambil oleh DPR itu melanggar konstitusi atau tidak. Jadi, bisa dibilang MK itu seperti pengawas yang memastikan semua lembaga negara berjalan sesuai dengan aturan mainnya.
Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara
   Selain itu, MK juga berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara. Jadi, kalau ada warga yang merasa haknya dilanggar oleh undang-undang atau keputusan pemerintah, mereka bisa mengadu ke MK. MK akan memeriksa dan memutuskan apakah hak-hak mereka dilindungi atau tidak.
   Dengan semua tugas dan fungsi itu, jelas banget bahwa MK punya peran yang sangat strategis dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Tapi, ketika ada keputusan yang bikin orang merasa tidak adil atau berpihak, itu yang bikin kepercayaan masyarakat jadi goyah. Orang jadi bertanya-tanya, apakah MK masih bisa menjalankan tugasnya dengan baik atau malah terjebak dalam politik yang berlarut-larut.
Contoh Kasus-Kasus yang Bikin Publik Ragu
   Ada beberapa contoh kasus yang bikin orang jadi ragu sama netralitas MK. Misalnya, dalam kasus pemilu atau pilpres, ada aja keputusan MK yang dianggap lebih memihak ke salah satu pihak. Ini bikin banyak yang bertanya-tanya, "Apakah MK beneran independen atau malah main mata sama kepentingan tertentu?"
   Selain soal pemilu, ada juga keputusan yang ngatur soal usia minimal calon presiden. Banyak yang menilai perubahan ini kayak "diatur" buat meloloskan calon tertentu. Akhirnya, muncul spekulasi kalau MK seolah-olah dijadikan alat buat mendukung keputusan-keputusan politik tertentu. Karena itulah, masyarakat jadi makin kritis dan skeptis sama keputusan-keputusan yang dikeluarkan MK.
Pentingnya Kepercayaan Publik pada MK
   Kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) itu sangat penting! Kenapa? Karena jika masyarakat sudah tidak percaya pada MK, dampaknya bisa parah. MK seharusnya jadi lembaga yang melindungi keadilan dan hak-hak rakyat. Tanpa kepercayaan, orang bisa merasa keadilan tidak ada, dan skeptis terhadap keputusan-keputusan MK. Kepercayaan publik itu seperti fondasi sebuah bangunan. Jika fondasinya rapuh, bangunan bisa runtuh kapan saja. Dalam konteks MK, jika masyarakat merasa keputusan MK tidak adil, mereka bisa jadi enggan ikut pemilu lagi. Ini bisa mengganggu stabilitas demokrasi kita. Selain itu, kepercayaan juga penting untuk legitimasi MK. Semakin tinggi kepercayaan, semakin kuat legitimasi MK dalam menjalankan tugasnya. Jika keputusan MK terlihat berpihak, legitimasi ini bisa terganggu.
   Maka, penting bagi MK untuk membangun kepercayaan publik dengan menunjukkan transparansi dalam setiap keputusan. Menjelaskan alasan di balik keputusan secara jelas akan membuat masyarakat merasa dilibatkan. Jika masyarakat melihat MK berkomitmen pada keadilan, mereka akan lebih percaya dan menghormati setiap putusan yang dikeluarkan. Pada akhirnya, kepercayaan publik adalah kunci bagi keberlangsungan MK sebagai lembaga penegak keadilan. Tanpa kepercayaan, keputusan MK bisa dianggap tidak berarti. Masyarakat harus merasakan bahwa MK ada untuk mereka, menjaga hak dan keadilan, bukan hanya untuk kepentingan tertentu.
Cara Mengembalikan Kepercayaan Publik ke MK