4. Penegakan Hukum yang Tidak KonsistenÂ
Penegakan hukum yang tidak konsisten juga menjadi masalah. Dalam banyak kasus, hukum tampak diterapkan secara selektif. Misalnya, pelanggar hukum yang memiliki koneksi kuat sering kali tidak dihukum setimpal, sementara mereka yang kurang beruntung justru dihukum dengan berat. Ini menciptakan persepsi bahwa hukum tidak adil dan hanya berpihak pada   mereka yang memiliki kekuasaan.
Contoh Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum
   Salah satu contoh nyata dari masalah ini dapat kita lihat dalam kasus penegakan hukum terhadap pelanggar hak asasi manusia. Banyak pelanggar hak asasi manusia yang lolos dari hukuman, sementara korban tetap terabaikan. Kasus pembunuhan, penganiayaan, dan penyiksaan sering kali tidak ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum.
   Contoh lain adalah kasus penganiayaan terhadap jurnalis yang meliput isu-isu sensitif, seperti korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Banyak jurnalis yang menghadapi intimidasi, bahkan ancaman fisik, hanya karena berusaha mengungkap kebenaran. Ketika hukum tidak melindungi mereka, suara kebebasan pers terancam lenyap, dan masyarakat kehilangan informasi yang kritis.
Harapan untuk Perubahan
   Meski banyak tantangan yang ada, harapan untuk perbaikan sistem hukum di Indonesia masih ada. Beberapa langkah yang bisa diambil untuk mengatasi masalah ini antara lain:
1. Meningkatkan Akses ke Keadilan
Pendidikan hukum yang baik dan layanan hukum yang terjangkau bagi masyarakat menjadi sangat penting. Pemerintah perlu bekerja sama untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat agar mereka memahami hak- hak mereka dan tahu cara untuk menegakkan keadilan.
2. Reformasi Lembaga Penegak Hukum
Reformasi yang mendasar dalam lembaga penegak hukum sangat diperlukan. Hal ini termasuk penegakan disiplin terhadap anggota yang melakukan pelanggaran, serta pembenahan struktur organisasi untuk meningkatkan efisiensi. Lembaga-lembaga penegak hukum harus berkomitmen untuk bertindak secara independen, tanpa tekanan dari pihak mana pun.
