Mulai 1 Januari 2024, Pemerintah Resmi Menerapkan Pajak Rokok Elektrik

Terjadi Kenaikan Jumlah Perokok

70,2 juta orang atau sekitar 34,5 persen dari populasi total dunia merupakan perokok aktif. Indonesia dinobatkan menjadi peringkat ketiga dengan jumlah perokok terbanyak. 

Dalam sepuluh tahun terakhir, jumlah perokok dewasa di Indonesia terus meningkat. Hasil Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2021 yang diluncurkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), mengungapkan bahwa terjadi peningkatan jumlah perokok dewasa yakni dari 60,3 juta pada 2011 meningkat 8,8 juta sehingga menjadi 69,1 juta perokok pada 2021. Di lain sisi, prevalensi merokok di Indonesia justru menurun, 1,8% menjadi 1,6%.

Rokok tembakau dapat menyerang kesehatan paru-paru, dari dampak terkecil, yakni asma hingga dampak terbesar, yakni kanker paru-paru. Namun, para perokok sudah terlanjur tak dapat lepas dari rasa candu dari kegiatan merokok, hingga pada 2010, rokok alternatif yang dianggap lebih aman dari bahaya nikotin tembakau, yaitu vape atau rokok elektrik, datang pertama kali di Indonesia. Hingga kini, vaping merupakan gaya hidup yang popular.

Pada awal kemunculan, pengguna vape hanyalah mencapai angka ribuan saja, tetapi pada 2017 pengguna aktif vape telah meroket hingga mencapai angka 650.000 orang. Pada 2021, vaping telah menjadi gaya hidup dari 6,6 juta orang. 

Kabarnya, rokok elektrik diklaim lebih aman dari nikotin tembakau. Bahkan, dianggap lebih sehat. Selain itu, muncul anggapan bahwa rokok elektrik menjadi alternatif untuk memutus kebiasaan merokok tembakau.

Peran Pemerintah dalam Mengendalikan Konsumsi Vape

Dalam rangka untuk mengendalikan konsumsi vape, pemerintah mengenakan tarif cukai 57 persen dari harga jual eceran liquid vape karena cairan vape merupakan hasil olahan tembakau. 

Vape memang mengandung nikotin yang berasal dari tembakau sehingga termasuk kategori Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) pada Undang-Undang Cukai dan turunannya. 

Dasarnya pengenaannya yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Bahkan, konsumsi rokok nasional juga dikenakan pajak 63,5 persen yang termasuk tarif cukai, pajak rokok, dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Baru-baru ini, Kementerian Keuangan mulai menerapkan pajak untuk rokok elektrik, disamping cukai rokok konvensional mulai Senin, 1 Januari 2024. Mengacu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 143/2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok, menyampaikan bahwa dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap rokok termasuk elektrik. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar sepuluh persen dari Cukai Rokok.

Pajak Vape Sebagai Upaya Mengedepankan Keadilan

homecare24.id

Pada hakikatnya, pengenaan pajak rokok elektrik merupakan upaya Kementerian Keuangan untuk mengedepankan aspek keadilan, mengingat rokok tembakau dalam operasionalnya yang melibatkan petani tembakau dan buruh pabrik, telah terlebih dahulu dikenakan pajak rokok sejak tahun 2014. Sepanjang 2023, tercatat bahwa penerimaan cukai rokok elektrik hanya sebesar Rp1,75 triliun atau 1% dari total penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dalam setahun.

Pengumuman tersebut mengundang reaksi dari Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) yang akan segera menerapkan harga baru pada sejumlah jenis rokok elektronik. 

Sekretaris Jenderal APVI, Garindra Kartasasmita, mengatakan bahwa pengenaan pajak dan kenaikan cukai merupakan beban berat tahun 2024 bagi pengusaha, perubahan harga menjadi salah satu hal langkah yang harus dilakukan. Kenaikan harga diantisipasi 10-20%. Selain itu, juga terjadi penyesuaian harga baru dalam komoditas rokok elektrik mulai 1 Januari 2024 kemarin.

Kesimpulan

Dalam hal ini, pengenaan pajak merupakan langkah Direktorat Jenderal Pajak dalam mengendalikan konsumsi barang-barang yang dapat membahayakan kesehatan, salah satunya vape. 

Dalam hal ini, pajak menjalankan fungsi budgetair dan regulerend. Fungsi budgetair yakni pajak sebagai sumber pendapatan negara, sedangkan fungsi regulerend yakni pajak dengan kebijakan atau peraturan yang tercantum dalam undang-undang bisa mengatur perilaku konsumen dalam mengonsumsi barang-barang yang mempunyai dampak buruk serta eksternalitas negatif. Harapannya dengan diterapkan pajak baru tersebut, konsumsi vape di Indonesia bisa semakin terkendali. 

Selain itu, penerapan pajak baru tersebut juga merupakan upaya DJP dalam rangka perluasan basis pajak yang berguna dalam pencapaian target penerimaan negara.

Paying tax is not a punishment, it's a responsibility.