Apakah Presiden Yudhoyono adalah seorang presiden gagal hanya karena tidak mampu menyelesaikan perbatasan di Blok Ambalat? Tentu tidak. Tapi yang pasti adalah semua Presiden berhasil melindungi kepentingan nasionalnya, dengan atau tanpa harus menghasilkan suatu perjanjian perbatasan.
Perundingan perbatasan Indonesia dengan Negara tetangga dilakukan dengan prinsip kehati--hatian dengan mengedepankan kepentingan nasional dan akuntabilitas kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.Â
Oleh sebab itu, setiap titik dan garis yang dirundingkan oleh Pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Rakyat. Perunding tidak hanya diharuskan memahami aspek yuridis, teknis dan politis, namun juga mumpuni berdiplomasi. Ini tugas yang sangat kompleks.
Saudara Muchtar akan lebih paham jika bersedia melakukan studi banding ke negara-negara tetangga (comparative outlook). Perhatikan di negara ASEAN saja, maka akan ditemukan bahwa Indonesia adalah negara yang paling produktif melahirkan perjanjian perbatasan, dan bahkan saat ini semua perundingan perbatasan sedang berjalan secara pararel. Di lain pihak Negara-negara tetangga masih baru memulai perundingan.Â
Paramater ini justru lebih objektif untuk mengukur apakah suatu negara berhasil atau gagal dalam isu perbatasan. Sayangnya, Saudara Muchtar mengukur kegagalan Indonesia tanpa alat ukur.
Sangat disayangkan artikel seperti yang ditulis oleh Muchtar Effendi ini sangat cekak dengan pemahaman ini. Sebagai lulusan sebuah universitas yang dikenal sebagai kampus yang merakyat, Penulis sangat menyayangkan ketika seseorang yang membawa titel sebagai alumnus Universitas Gadjah Mada dalam mempublikasikan karya tulisnya justru sama sekali tidak mampu untuk menghasilkan suatu karya tulis yang berbasis data yang aktual dan akurat di suatu laman ('Opini Indonesia') yang justru bermaksud mencerdaskan para pembacanya. Tapi sudahlah, mungkin Artikel Saudara Muchtar bukan dimaksudkan untuk pencerdasan itu.
