Review Tugas UAS Sosiologi Hukum

3.  Apa kritik legal pluralism terhadap sentralisme hukum dalam masyarakat dan apa kritik progressive law terhadap perkembangan hukum di Indonesia?

Jawab: 

1. Kritik Legal Pluralism terhadap Sentralisme Hukum

Legal pluralism adalah konsep yang mengakui keberagaman sistem hukum dalam suatu masyarakat, di mana lebih dari satu sistem hukum dapat beroperasi secara bersamaan. Kritik terhadap sentralisme hukum (dominasi satu sistem hukum) oleh legal pluralisme mencakup:

Ignores Cultural Diversity:

 Sentralisme hukum mungkin mengabaikan keberagaman budaya dan nilai dalam masyarakat. Legal pluralism mengkritik pendekatan ini karena tidak mempertimbangkan keberagaman norma-norma hukum yang mungkin muncul dari kelompok-kelompok dengan budaya yang berbeda.

Imposed Uniformity:

 Sentralisme hukum cenderung mendorong keseragaman dalam masyarakat. Legal pluralisme berpendapat bahwa masyarakat dapat lebih baik berkembang ketika hukum diakui dan diintegrasikan dari berbagai sumber, yang mencerminkan keberagaman budaya dan nilai.

Lack of Access and Representation:

 Sentralisme hukum mungkin menyebabkan ketidaksetaraan akses dan representasi dalam sistem hukum. Legal pluralism menggarisbawahi pentingnya memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat dan memberi mereka akses yang setara terhadap sistem hukum.

2. Kritik Progressive Law terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia:

Progressive law adalah pendekatan yang menekankan pada evolusi hukum untuk mencapai tujuan kemanusiaan dan keadilan. Beberapa kritik terhadap perkembangan hukum di Indonesia dari perspektif progressive law melibatkan:

Slow Reform: 

Kritik ini menyoroti lambatnya reformasi hukum di Indonesia. Meskipun terjadi beberapa perubahan, namun ada pandangan bahwa reformasi-reformasi tersebut belum mencapai tingkat yang memadai untuk memenuhi tuntutan keadilan sosial.

Inequality in Legal System:

 Progressive law menyoroti ketidaksetaraan dalam sistem hukum, baik dalam akses keadilan maupun dalam pemberlakuan hukum itu sendiri. Terdapat ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum terhadap berbagai kelompok masyarakat.

Inadequate Protection of Human Rights:

 Kritik ini menunjukkan bahwa perkembangan hukum di Indonesia belum sepenuhnya memadai dalam melindungi hak asasi manusia. Beberapa aspek kebijakan dan hukum dianggap belum sepenuhnya sejalan dengan norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

Ketidakjelasan dan Ketidakkonsistenan:

Progressive law mengkritik adanya ketidakjelasan dan ketidakonsistenan dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini dapat merugikan prediktabilitas dan kepastian hukum yang esensial untuk keadilan.

Kritik-kritik ini mencerminkan aspirasi untuk sistem hukum yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pengembangan hukum yang responsif terhadap dinamika masyarakat dan kebutuhan akan keadilan sosial terus menjadi fokus perdebatan dan reformasi.

4. Jelaskan kata kunci berikut dan apa opini hukum anda tentang isu tersebut dalam bidang hukum: law and social control, law as tool of engeenering, socio-legal studies, legal pluralism

Jawab:

 1. Law and social control:

Law and social control mengacu pada gagasan bahwa hukum bukan hanya undang-undang, tetapi juga alat untuk mengontrol masyarakat. Hukum digunakan untuk mengatur dan membentuk perilaku sosial, dan mencerminkan nilai dan norma sebuah masyarakat. Peran hukum dalam kontrol sosial adalah untuk menjaga ketertiban, mencegah kejahatan, dan melindungi hak dan kepentingan individu serta komunitas. Pendapat saya tentang isu ini adalah bahwa hukum dan kontrol sosial saling terkait erat. Hukum bukan hanya seperangkat aturan, tetapi juga memiliki dampak signifikan pada perilaku sosial. Hukum dapat digunakan untuk mempromosikan nilai-nilai sosial, seperti kesetaraan, keadilan, dan hak asasi manusia, atau dapat digunakan untuk menekan perlawanan sosial dan mempertahankan status quo. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa hukum diundangkan dengan cara yang mempromosikan keadilan sosial dan kesetaraan, dan bahwa mereka diterapkan dengan adil dan konsisten.

2.  law as tool of engeenering

Gagasan bahwa hukum dapat digunakan sebagai alat untuk merencanakan perubahan sosial disebut sebagai hukum sebagai alat rekayasa. Hukum dapat dirancang untuk mencapai tujuan sosial tertentu, seperti mempromosikan pembangunan ekonomi, melindungi lingkungan, atau memajukan hak asasi manusia. Peran hukum dalam rekayasa perubahan sosial adalah menciptakan kerangka kerja tindakan yang memungkinkan individu dan komunitas mencapai tujuan mereka.  Pendapat saya tentang isu ini adalah bahwa hukum sebagai alat rekayasa adalah konsep penting dalam teori hukum kontemporer. Hukum dapat digunakan untuk mempromosikan perubahan sosial, tetapi harus dirancang dengan cara yang konsisten dengan nilai dan norma masyarakat. Hukum juga harus diterapkan dengan adil dan konsisten, serta harus ditegakkan dengan cara yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa hukum dirancang dengan cara yang mempromosikan keadilan sosial dan kesetaraan, dan bahwa mereka diterapkan dengan adil dan konsisten di semua segmen masyarakat.

3. socio-legal studies :

Studi sosio-hukum mengeksplorasi cara di mana hukum membentuk masyarakat, dan bagaimana masyarakat membentuk hukum. Peran studi sosio-hukum adalah memberikan wawasan tentang cara di mana hukum beroperasi dalam masyarakat, dan bagaimana hukum dapat digunakan untuk mempromosikan keadilan sosial dan kesetaraan. Pendapat saya tentang isu ini adalah bahwa studi sosio-hukum adalah bidang studi penting dalam teori hukum kontemporer. Studi sosio-hukum memberikan wawasan tentang cara di mana hukum beroperasi dalam masyarakat, dan bagaimana hukum dapat digunakan untuk mempromosikan keadilan sosial dan kesetaraan. Studi sosio-hukum juga memberikan wawasan tentang cara di mana hukum mencerminkan nilai dan norma masyarakat, dan bagaimana hukum dapat digunakan untuk mempromosikan perubahan sosial. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa studi sosio-hukum diintegrasikan ke dalam pendidikan hukum, praktik hukum, dan penelitian hukum, sehingga para pengacara dapat lebih memahami cara di mana hukum beroperasi dalam masyarakat, dan bagaimana hukum dapat digunakan untuk mempromosikan keadilan sosial dan kesetaraan.

4. legal pluralism

 Pluralisme hukum adalah konsep bahwa masyarakat atau negara memiliki sistem hukum yang berbeda. Opini saya tentang hal ini adalah Pluralisme hukum mengakui bahwa ada berbagai sumber hukum yang beroperasi dalam satu masyarakat atau negara, termasuk hukum adat, hukum agama, hukum tradisional, hukum internasional, hukum nasional, hukum lokal, hukum adat, hukum umum, hukum ekuitas, hukum administrasi, hukum konstitusi, hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, hukum ketenagakerjaan, hukum lingkungan, hukum hak asasi manusia, hukum kekayaan intelektual, hukum perpajakan, hukum imigrasi, hukum kewarganegaraan, hukum keluarga, hukum properti, hukum penggunaan tanah, hukum perencanaan kota, hukum perumahan, hukum perencanaan perkotaan, hukum perencanaan transportasi, hukum perencanaan infrastruktur, hukum perencanaan kesehatan masyarakat, hukum perencanaan bencana, hukum perubahan iklim, hukum evaluasi dampak lingkungan, hukum perencanaan hak asasi manusia, hukum warisan budaya, dan hukum perencanaan.