Meningkatkan Peran Perempuan untuk Berpartisipasi pada DPR dan Kabinet

Sedangkan menurut Halik (2019) dalam Jurnal Sains Riset, mengenai Tanggapan Masyarakat Terhadap Kaum Perempuan dalam Politik, menyebutkan bahwa hambatan yang  menghambat perempuan untuk berpartisipasi dalam politik adalah perkawinan, kurangnya izin suami, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya dukungan keluarga atau lingkungan, kurangnya kesempatan, dan pandangan negatif terhadap simpati masyarakat terhadap perempuan yang berpartisipasi dalam dunia politik dan inferioritas perempuan. 

Pentingnya keterlibatan laki-laki didalam kehidupan bermasyarakat  menentukan tiap keputusan yang diambil, bahkan jika menyangkut kehidupan perempuan. Hal ini menempatkan perempuan pada posisi yang semakin dirugikan, terutama ketika berpartisipasi dalam politik, hanya karena mereka ialah perempuan, hal Ini disebut seksisme.

Budaya patriarki sering kali diperpetuasi oleh tradisi dan norma sosial yang kuat di masyarakat. Nilai-nilai yang menempatkan laki-laki di posisi yang dominan dan perempuan di posisi yang lebih rendah dalam hierarki sosial berperan dalam mempertahankan budaya patriarki. Meskipun ada sejumlah kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di Indonesia, implementasinya masih belum merata dan efektif di seluruh wilayah. Respon masyarakat dengan perempuan yang menjadi politisi bisa bervariasi tergantung pada budaya, nilai-nilai, dan pandangan politik masing-masing individu. 

Beberapa masyarakat memberikan dukungan dan penghargaan terhadap perempuan politisi, sementara yang lain mungkin memiliki pandangan skeptis atau bahkan meragukan kemampuan mereka. 

Masyarakat yang mendukung menilai bahwa kemampuan tidak dapat diukur hanya sekedar dengan indikator gender, kemampuan untuk memegang posisi dalam politik berhak ditempati oleh seluruh masyarakat tidak terkecuali perempuan. Kekuatan dan daya tahan tubuh perempuan juga tidak boleh diremehkan begitu saja.

Semestinya tindakan patriarki ini dikurangi bahkan bisa dihilangkan. Hal yang bisa saya simpulkan pada topik yang saya bahas bahwa perempuan juga bisa berperan untuk memberikan kontribusinya di dunia politik dan bisa memperjuangkan kesetaraan gender yang masih sangat minim di Indonesia. 

Budaya Patriarki yang lebih mengutamakan laki-laki membuat perempuan merasa didiskriminasi dan sudah seharusnya masyarakat Indonesia sadar untuk bersatu menghilangkan budaya Patriarki dan hukum di Indonesia bisa dengan tegas membantu menghilangkan budaya Patriarki yang masih melekat.

Meningkatkan peran perempuan dalam partisipasi politik, termasuk di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Kabinet, adalah langkah penting untuk mencapai representasi yang lebih merata.

 Mengatasi budaya patriarki dalam politik adalah tugas penting untuk mencapai kesetaraan gender dan mendukung partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan politik. 

Langkah-langkah termasuk menggencarkan kesadaran tentang isu-isu ini, mengimplementasikan kebijakan kuota gender, dan menciptakan lingkungan politik yang mendukung keterlibatan perempuan secara lebih merata.                                                                                                 

Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran perempuan dalam partisipasi politik, termasuk di DPR dan Kabinet. Upaya yang pertama bisa dilakukan dengan pembuatan kebijakan yang inklusif. Mendorong pembuatan kebijakan yang mewajibkan representasi gender yang seimbang di lembaga-lembaga politik, seperti kuota perempuan dalam daftar calon legislatif dan dalam komposisi kabinet, penambahan kursi untuk kuota perempuan perlu ditingkatkan.