Perbaikan sistematis terhadap hal ini, akan memperbaiki postur dan profil perikanan Indonesia, termasuk produktifitas, alokasi, gap system rantai dingin, infrastruktur, SDM, distribusi BBM dan perbekalan, proses pasca-produksi, dan sebagainya. Yang ujung-ujungnya bisa meningkatkan pendapatan nelayan, transparansi tata Kelola perikanan, juga manfaat ekonomi bagi negara dalam berbagai bentuk.
Terobosan (Business Unusual)
Untuk menjawab tantangan diatas, mendesak dilakukan terobosan kebijakan dan program yang lebih berpihak pada nelayan. Juga agar tata kelola perikanan bisa lebih adaptif dan progressif.
Tantangan eksternal maupun internal sektor perikanan besar sekali. Isu krisis perubahan iklim, inflasi, melemahnya ekonomi, harga komoditas, recovery pasca-pandemi, krisis pangan, system logistic yang buruk--terus membayang. tidak bisa diabaikan.
Meskipun KKP telah berupaya melakukan banyak hal untuk memperbaiki gap dan tantangan yang dihadapi. Namun tentu tidak cukup. Urusan perikanan ini multi-kompleks. Tidak cukup satu kementerian dan pihak yang kelola.
Perbankan perlu berani turun tangan serius membantu menjamin permodalan. BUMN ikut aktif mengisi system rantai dingin nasional yang masih jomplang. Kementerian lainnya, mengarusutamakan (mainstreaming) kebijakan dan program perkuat dukungan akses infrastruktur, fasilitas, dan kebijakan untuk nelayan.
Pemda juga perlu aktif bangkitkan Perusda/BUMD, BUMDES dan bekerjasama nelayan sehingga bisa mengawal dan jadi tuan rumah industri perikanan di wilayah sendiri. Hampir tidak ada BUMD/Perusda yang punya industri perikanan serius, dengan kapal ikan, dan usaha yang optimal.
Akibatnya, Pemda cenderung bergantung ke Pusat. Pelabuhan-pelabuhan perikanan dibiarkan mangkrak. Padahal mereka dikelilingi lumbung-lumbung ikan yang nilainya luar biasa. Ujungnya industri perikanan tidak tumbuh di daerah. Kampus dan NGO juga perlu aktif mengawal substansi dan logika tata kelola sehingga realistis dan tidak tersandung politik.
Memang perlu langkah yang tidak biasa.
