Petani Kopra Menjerit Menjelang Natal

PERAYAAN natal hampir tiba, suka cita umat kristiani pun terasa dan seakan tidak sabar menyambut hari kelahiran Sang Juruselamat. Namun, kegirangan menyambut natal petani kopra kini menjerit dengan anjloknya harga kopra.

Kopra menjadi komoditas unggulan Indonesia, termasuk Maluku Utara yang dikenal daerah penghasil rempah-rempah ini. Mayoritas petani di Maluku Utara kehidupannya bergantung pada komoditas tersebut, sehingga anjloknya harga kopra sangat berpengaruh pada kehidupan ekonomi keluarga. 

Apalagi kini bagi umat kristen, tidak lama lagi merayakan hari natal. Natal merupakan mengenang kembali kisah lahirnya Yesus Kristus, dan di hari natal biasanya tuntutan kebutuhan ekonomi meningkat. 

Musabab Anjlok Harga Kopra

Masalah anjloknya harga kopra, disebabkan turunnya permintaan Crude Palm Oil (CPO). Penurunan harga CPO ini kemudian ditambah dengan melonjaknya produksi CPO dari negara produsen. Dan Pemerintah tidak bisa intevensi, karena harga kopra ditentukan mekanisme pasar.

Musabab lain anjloknya harga kopra karena kelapa bukan lagi satu-satunya membuat minyak, tetapi produk subtitusi seperti jagung, kedelai dan sawit yang juga bisa menghasilkan minyak.

Penyebab di atas yang mengakibatkan harga kopra turun drastis di beberapa wilayah termasuk Maluku Utara. Sesuai pantauan media inakoran, harga kopra di Maluku Utara kisaran Rp. 3.000/Kg dan Rp. 3.500/Kg (Baca : Di sini). Untuk wilayah Maluku harga kopra Rp. 3. 400/Kg; yang sebelumnya Rp. 4.200/Kg (Baca : Di sini). Sedangkan untuk wilayah Sulawesi Utara yang merupakan salah satu Provinsi penghasil kopra terbesar di Indonesia, harga kopra Rp. 3000/kg (Baca : Di sini).

Padahal jika kita melihat angka ekspor kopra enam bulan terkhir Indonesia mengekspor komoditas kopra Indonesia dalam periode enam bulan pertama 2018 naik 13,02% menjadi US$ 185,98 juta, walaupun produk turunan kelapa lainnya relatif mengalami penurunan. Kemudian sesuai data Badan Pusat Statistik, pada semester pertama 2018, nilai ekspor kopra tercatat US$ 21,76 juta dengan volume sebesar 18,75 juta kilogram. Nilai ini mendaki 170,52% dari tahun lalu di US$ 8,05 juta dan volumenya naik 172,41% dari periode sama tahun lalu di 6,88 juta kilogram. Hal ini diikuti, minyak mentah kopra atau crude oil of coconut oil juga naik 13% menjadi US$ 185,98 juta dan volumenya naik 44,87% menjadi 149,66 juta kilogram yoy. (Baca : Ekspor kopra naik di semester pertama 2018).

Ditengah naiknya ekspor kopra di periode enam bulan terkahir, sementara petani kopra menjerit dengan anjloknya harga kopra yang signifikan sejak bulan April sampai memasuki bulan November.

Tuntutan petani kopra di beberapa wilayah termasuk Maluku Utara pun terus disuarakan terhadap Pemerintah/Daerah, agar adanya penstabilan harga kopra yang kian merosot. 

Solusi Mutakhir

Dengan anjloknya harga kopra, maka diperlukan solusi yang harus dilakukan Pemerintah/Daerah. Salah satunya, fungsikan BUMD, agar Pemerintah Daerah yang ambil alih membeli kopra Petani, lalu kemudian Pemerintah Daerah menjual ke pihak tengkulak (Pembeli). Sebab, di beberapa wilayah, misalnya Kota Surabaya harga kopra terbilang stabil, sehingga Pemerintah Daerah bisa langsung menjual kopra ke Kota Surabaya dengan harga yang lebih tinggi, dan ini dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini senada juga dikatakan Akademisi Unkhair, Muhtar Adam (Baca : Di sini).

Selain itu, masalah anjloknya harga kopra Pemerintah Daerah terutama Gubernur selaku perwakilan Pemerintah di daerah, perlu menyampaikan kepada Pemerintah Pusat, agar dilakukan kajian masalah dan solusi perihal penstabilan harga kopra. 

Baca juga : Anjloknya harga kopra, petani Minahasa menjerit

Kebijakan lain yang harus dilakukan adalah pemerintah daerah harus mendorong petani kopra, untuk melakukan pengolahan kopra turunan. Misalnya, minyak goreng, pengolahan sabut kelapa, dan juga bisa di dorong pengolahan kopra putih.

Sejalan dengan itu, pemerintah harus mengupayakan pembangunan markas industri pengolahan kopra di wilayah-wilayah penghasil kopra, salah satunya Maluku Utara, karena Maluku Utara mayoritas petani bergantung pada komoditas kelapa. Di samping itu, Pemerintah patut meningkatkan kerjasama dengan multilateral melalui forum Asian and Pacific Coconut Community (APCC). Ini merupakan solusi jangka menengah yang bisa dilalukan oleh Pemerintah.

Baca juga :Harga kopra anjlok DPRD Halut undang Bupati

Kemudian juga, dengan hadirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2016. Dimana, melalui produk kebijakan tersebut diharuskan Desa membentuk Badan Usaha Milik Desa. Tujuannya Desa mempunyai lumbung pendapatan selain dana transfer. Untuk itulah Pemerintah Desa, bisa membentuk Lembaga Perkreditan Desa (LPD), dibawah naungan BUMDes.

Mekanismenya Pemerintah Desa memberikan pinjaman uang Desa dengan dipatok bunga yang sedikit. Hal ini dilakukan untuk menghidupkan ekonomi keluarga yang ingin membuka usaha, dan juga menjadi solusi alternatif bagi petani kopra ketika harga kopra sedang anjlok, petani kopra bisa melakukan pinjaman terhadap LPD sebagai solusi membiayai kebutuhan keluarga.

Itulah beberapa solusi yang menurut penulis bisa dilakukan, terutam solusi Pemerintah Daerah harus ambil alih membeli kopra petani adalah kebijakan menyelamatkan petani kopra di tengah anjloknya harga kopra saat ini dan juga menjelang hari natal.