5. Beban Hutang yang Menumpuk
Karena kemudahan dalam mengakses pinjaman online, banyak orang cenderung mengajukan pinjaman tanpa mempertimbangkan kemampuan untuk membayar kembali. Tanpa perencanaan yang matang, pinjaman online dapat menyebabkan beban hutang yang semakin menumpuk, terutama jika peminjam terus mengajukan pinjaman baru untuk melunasi pinjaman yang lama.
6. Ketergantungan
Kemudahan akses dan proses cepat dapat menyebabkan ketergantungan pada pinjaman online, yang berisiko menjerumuskan individu ke dalam lingkaran utang.
7. Keamanan Data Pribadi
 Peminjam sering kali diharuskan memberikan data pribadi yang sensitif. Jika tidak dikelola dengan baik, data ini dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Regulasi Pinjaman Online di Indonesia
Regulasi pinjaman online di Indonesia menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan perlindungan terhadap peminjam. Tanpa regulasi yang memadai, industri pinjaman online dapat dipenuhi dengan praktik-praktik yang merugikan konsumen dan merusak reputasi fintech secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan sejumlah aturan untuk mengatur operasional pinjaman online.
1. Pendaftaran dan Pengawasan oleh OJK
OJK memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengatur penyelenggaraan fintech, termasuk platform pinjaman online. Semua penyedia layanan pinjaman online yang beroperasi di Indonesia wajib terdaftar dan memperoleh izin dari OJK. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya perusahaan yang kredibel dan aman yang dapat menyediakan layanan pinjaman kepada masyarakat.
2. Pemberian Informasi yang Jelas dan Transparan
