3. Menolak pernyataan presiden Sukarno mengenai tidak adanya kelas-kelas dalam masyarakat Indonesia,
4. Menilai Nasakom sebagai “impian seorang idealis” yang pada hakekatnya bersifat “revisionisme”, dan
5. Militer harus diindoktrinasi dan meningkatkan pembentukan sel-sel di dalam tubuh militer.
Namun dokumen itu ditolak oleh DN Aidit, sehingga terjadi perdebatan yang seru hingga kemudian bisa diselesaikan secara musyawarah oleh Ir Soekarno.
Muncul juga pernyataan dari pejabat Belanda di NATO yang menyatakan bahwa Indonesia akan jatuh ke tangan Barat seperti apel busuk. Agen-agen intelijen Barat merencanakan suatu premature communist coup, sehingga Angkatan Darat Indonesia punya alasan untuk menumpas PKI, sekaligus menjadikan Sukarno sebagai sandera”. Kali ini AD yang diisukan akan membuat pengambil alihan kekuasaan, meskipun diantara para pimpinan AD sendiri memiliki "permusuhan". Pertanyaannya adalah "bagian" dari AD yang mana yang akan memberontak?
Kemudian disusul dokumen lagi dari Kedubes Amerika tanggal 21 Januari 1965. Kedutaan Besar Amerika di Jakarta mengirim telegram kepada Department of State di Washington, melaporkan tentang pertemuan antara seorang pejabat Kedutaan dengan Mayjen S.Parman yang menyampaikan adanya perasaaan kuat di dalam segment top military command untuk melakukan pengambilan kekuasaan sebelum Sukarno meninggal dunia, didorong oleh kegiatan PKI untuk mewujudkan Angkatan ke-V. Kup harus dilakukan dengan cermat seakan-akan kepemimpinan Sukarno masih tetap utuh. Di sekitar tanggal ini pula CIA menyampaikan memorandum kepada pemerintah Amerika bahwa: Amerika bukan hanya menghadapi bahaya dari Sukarno, melainkan juga keadaan ketidak-pastian dari suatu kemungkinan Indonesia tanpa Sukarno.
Disusul kemudian adanya surat foto copy yang disampaikan Ketua BPI (Biro Pusat Intelejen)/Menlu Dr Subandrio dalam sidang kabinet tanggal 25 Mei 1965. Surat itu berasal dari Dubes Inggris di Jakarta, Sir Andrew Gillchrist kepada Sekretaris Muda Kementerian Inggris di London, Sir Harold Cassia yang berisi: “ Duta Besar Jones pada pokoknya sepakat dengan pendirian kita….. perlu mengambil langkah-langkah baru untuk menciptakan koordinasi yang lebih baik, dan ia mengatakan tidak perlu menekankan keharusan untuk membuat rencana itu menjadi sukses. Saya telah berjanji akan membuat persiapan-persiapan yang diperlukan …… Akan baik untuk menekankan sekali lagi kepada para sahabat kita di dalam Angkatan Darat (our local army friends) bahwa kehati-hatian yang paling saksama, disiplin dan koordinasi, adalah esensial dari suksesnya usaha ….”
Dalam hal itu Ir Soekarno menanyakannya kepada AD, dan dijawab oleh Letjend Ahmad Yani bahwa pernah ada di dalam AD yang namanya Dewan Jenderal yang bertugas dalam rangka penetapan jabatan dan kenaikan pangkat Jenderal, namun kemudian sudah diganti dengan WANJAKTI (Dewan Pertimbangan jabatan dan Kepangkatan Tertinggi). Presiden Soekarno sudah merasa puas, namun karena sebab yang belum diketahui beliau memiliki rasa tidak suka dengan beberapa pimpinan AD.
Bahkan pada menjelang September tahun 1965, Presiden Soekarno pernah memerintahkan agar beberapa Jenderal yang tidak loyal kepadanya diberikan tindakan. Hal inilah yang menjadi dasar pada akhirnya MPRS mengeluarkan TAP MPRS No XXXIII/1967 tentang keterlibatannya dalam G 30S/PKI.
Lewat TAP Nomor XXX/MPRS/1966, Jenderal AH Nasution selaku ketua MPRS menyatakan mencabut Bintang Mahaputera Kelas III dari Aidit dengan alasan, "ajaran dan tindakan-tindakannya telah mengkhianati Pancasila dan Revolusi Indonesia."
Dan juga mengeluarkan TAP tentang pembubaran PKI yaitu Ketetapan MPRS Nomor XXIV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme Leninisme.
