Orbit Pengetahuan: MK Lembaga Peradilan Berwawasan dan Mapan

The guardian of the constitution merupakan ruh dari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut MK). Mengawal konstitusi agar tetap tegak dalam bingkai hukum dan keadilan tentu bukan pekerjaan mudah. Pengawalan konstitusi untuk menjaga produk hukum di bawah undang-undang agar tetap sejalan dengan konstitusi tampak terlalu sempit jika dikaitkan dengan makna mengawal konstitusi. 

Pada doktrin bernegara berdasarkan teori John Locke, bernegara adalah bentuk perjanjian antara pemerintah dengan masyarakat. Oleh sebab itu, konstitusi sebagai hukum tertinggi tidak hanya menjadi batu uji terhadap undang-undang, namun landasan berpijak bagi penyelenggara negara begitu juga masyarakat. Maka mengawal konstitusi harus pula dimaknai sebagai langkah menjamin konstitusi hidup berdampingan di tengah masyarakat dan elemen bernegara lainnya.

MK menjadi pemeran utama. Sejak lahir pada 13 Agustus 2003, MK telah menunjukkan komitmen dalam mengawal konstitusi melalui putusan-putusan yang mencerminkan nilai-nilai konstitusional dan perlindungan hak asasi manusia, seperti pengakuan terhadap kepercayaan melalui Putusan Nomor 97/PUU-XI/2016, hingga ke menjaga stabilitas penyelenggaraan negara dan kedaulatan rakyat dengan menyatakan bahwa proporsional terbuka konstitusional melalui putusan nomor 114/PUU-XX/2022

Pada fungsi kelembagaan, MK juga berperan aktif mengawal konstitusi dalam berbagai aktivitas non-yudisial. Hadirnya Sekretariat Jenderal MK tentu sangat sentral dalam menyediakan sarana dan prasarana sumber pengetahuan agar dapat mendekatkan seluruh elemen bangsa dengan konstitusi. Oleh sebab itu, tidak heran jika MK, selain disebut sebagai the guardian of constitution, dapat pula disebut sebagai the mecca of constitutional knowledge. 

Sokongan terhadap proaktif MK sebagai pusaran pengetahuan konstitusi banyak didukung dengan berbagai fasilitas akademik diantaranya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MKRI), Perpustakaan, Pusat Sejarah Konstitusi, dan Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS). 

Pusdik MKRI  menjadi center of excellence peningkatan pengetahuan dan kesadaran nilai pancasila dan konstitusi. Perpustakaan MK terbuka umum menjadi salah satu fasilitas unggul yang memberikan sajian buku-buku hukum yang lengkap. Bahkan buku-buku yang ada dapat dipinjam oleh pengunjung perpustakaan yang dikelola langsung oleh kesekretariatan MK. MK juga menyediakan layanan perpustakaan digital melalui laman web simpus.mkri.id. Museum Pusat Sejarah Konstitusi juga menjadi bagian paling menarik dari pengenalan konstitusi di MK. Konsep belajar sambil menjelajah membawa nuansa berkenalan dengan konstitusi yang lebih asik. 

Fasilitas sekaligus program unggulan bernuansa akademis yang ada di MK saat ini adalah Simposium internasional yang telah memasuki tahun keenam. Tahun ini, ICCIS akan yang mengangkat tema "Constitutional Court dan Judicial Independence: A Comparative Perspective" akan diadakan Bulan Agustus nanti di Jakarta dan dihadiri oleh speakers dari berbagai negara. Forum internasional yang diprakarsai MK menjadi wadah menggali perkembangan peradilan konstitusi dunia. 

Bukan hanya dari sisi fasilitas, MK juga menyediakan wadah aspiratif menghimpun buah pikiran peneliti muda melalui Jurnal Konstitusi berbahasa indonesia dan Constitutional  Review berbahasa inggris yang telah terakreditasi. Penulis pada jurnal gagasan MK tersebut terbuka untuk umum, namun tak sedikit staf dan pegawai MK yang aktif menulis untuk mendekatkan konstitusi di masyarakat. 

Pan Mohamad Faiz Kepala Puslitka yang akrab dikenal mahasiswa hukum sebagai penulis buku berwawasan konstitusi, seperti buku "Mahkota Mahkamah Konstitusi" dan "Peradilan Konstitusi: Perbandingan Kelembagaan dan Kewenangan Konstitusional di Asia". Fajar Laksono Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri dikenal sebagai penulis jurnal dengan judul "Relation between the Constitutional Court of the Republic of Indonesia and the Legislators According to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia". Bisariyadi Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang aktif menulis jurnal terkait konstitusi dan hak asasi manusia salah satunya yang berjudul "Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional" membawa aura kepenulisan yang tegas namun penuh kehati-hatian. Pusaran pengetahuan yang ada di MK nyatanya bukan hanya perihal kegiatan dan program kerja semata, namun komitmen menjaga konstitusi yang menjalar sampai ke budaya pegawainya. 

MK sebagai lembaga negara yang layak mendapat predikat "sumber ilmu" juga diakui oleh Yolanda Pellisia selaku mahasiswa Magang di Mahkamah Konstitusi pada periode Februari 2023. Menurut mahasiswa Universitas Trisakti tersebut selama magang di MK para pegawai dan staf ahli MK terlihat sangat mendukung ilmu pengetahuan dan menjadi teman diskusi hukum yang asik. Apalagi fasilitas perpustakaan yang ada di MK itu nyaman sehingga mendukung untuk membaca buku dengan tenang. 

Output yang dirasakan Yola saat magang pun tak bernilai harganya yaitu dapat membuat Karya Tulis Ilmiah (KTI) dibimbing langsung oleh Asisten Ahli di MK. "Menurut aku kegunaan pembuatan KTI sebagai output magang berguna melatih kita terbiasa menulis karya ilmiah dan menjadi bahan bacaan yang berguna bagi masyarakat" tutur Yola saat diwawancarai oleh penulis. Fakta ini menunjukkan bahwa tidak heran jika MK menjadi tujuan berbagai mahasiswa fakultas hukum di seluruh indonesia untuk berkarir sekaligus memperdalam pengetahuan ketatanegaraannya. 

MK telah memberikan nuansa pengetahuan yang kental dan warna bagi konstitusi. Posisi MK sebagai the mecca of constitutional knowledge menjadi suatu identitas yang harus dipertahankan. Identitas tersebut dapat terus mendorong MK untuk menjadi peradilan modern dan terpercaya. Transfer pengetahuan baik di lingkungan internal maupun kepada masyarakat telah menunjukkan bahwa MK menuju paripurna sebagai the guardian of constitution. 

Sebagai warga negara yang turut merasakan manfaat layanan MK tentu berharap MK dapat terus maju dan berkembang, misalnya dengan menyediakan fitur pendaftaran secara online pada perpustakaan digital yang dimiliki MK. Sebab saat ini pendaftaran di simpus.mkri.id hanya dapat dilakukan secara langsung di gedung perpustakaan MK. Dengan adanya pendaftaran secara online, akan sangat membantu masyarakat hingga ke pelosok untuk menikmati sajian buku dan merasakan nuansa akademik yang terbangun di MK. 

Melihat wawasan pengetahuan yang dibangun oleh MK, dan literatur-literatur hukum yang dikoleksi dan diciptakan tentu akan memberikan energi positif terhadap masyarakat. Secara pribadi, layanan akses publik seperti Constitutional Review, Jurnal Konstitusi, ataupun Naskah Komprehensif Undang-Undang Dasar telah banyak membantu dalam penelitian-penelitian yang penulis lakukan. Mulai dari penelitian yang berbentuk artikel maupun berupa buku.