Jaga Pajak Kita Demi Pendidikan Berkualitas

Mungkin sebagian orang memiliki persepsi yang buruk ketika mendengar kata "pajak". Percakapan di media sosial sering kali riuh ketika berembus isu pemerintah bakal menaikkan iuran pajak tertentu, atau pengenaan objek pajak baru. Walaupun sebagian belum paham benar jenis pajak apa yang menjadi objek bahasan. Bawaannya selalu overthingking  kalau menyoal pungutan wajib oleh negara ini.

Salah satu contohnya saat hiruk pikuk pembahasan mengenai kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 nanti. Kenaikan itu sebagai pelaksanaan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) setelah sebelumnya naik ke angka 11 persen. Meski kenaikan tarifnya barakan efektif berlaku tahun depan, banyak protes sana sini.

Pemerintah memang memiliki kewenangan untuk mengatur nilai tarif PPN asal tidak melebihi angka 15 persen. Tapi protes-protes itu juga tidak sepenuhnya berlebihan. 

Bagaimana pun pajak yang disetor ke pemerintah berasal dari dompet wajib pajak yang manfaatnya bisa dirasakan  manfaatnya secara langsung atau tidak. Kebanyakan orang menjadi kritis jika berkaitan dengan pajak dan kemana uang pajak itu akan dialokasikan? Pada pembangunan, pendidikan, kesehatan, atau jangan-jangan bocor ke kantong-kantong individu pejabat? 

Dikutip dari Kompas.com (2022), Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini mengatakan bahwa penyebab utama rendahnya kesadaran warga untuk bayar pajak karena adanya tindak korupsi. Sedangan sebuah studi yang meneliti "Korupsi pajak dan keadilan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak (studi kasus pada kantor pelayanan pajak (KPP) Batu" diperoleh temuan signifikan praktik korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Batu.

Korupsi memang menimbulkan banyak persoalan serius pada bangsa Indoensia. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat total kerugian negara akibat tindak pidana korupsi selama tahun 2020 mencapai Rp 56,7 triliun (Kurnia Ramadan, 2021). Angka ini berdasarkan kasus -kasus yang berhasil diungkap melalui proses penegakan hukum. Praktik korupsi yang terus terjadi bahkan hingga lapisan terkecil membuat masyarakat menjadi kritis untuk membayar pajak.

Lalu muncul protes untuk  berhenti membayar pajak jika korupsi terus terjadi ? Tentu hal ini tidak bijak, sebab pajak sendiri merupakan instrumen paling  penting bagi negara untuk bisa menjalankan pembangunan. Bahkan sejak masa kerajaan- kerajaan nusantara sudah menggunakan pajak sebagai sumber pendanaan (Aris Prio Agus Santoso Dkk. 2020). 

Tanpa pajak mustahil pemerintah dapat menjalankan berbagai programnya, termasuk di bidang pendidikan. Padahal pendidikan merupakan investasi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memastikan pajak-pajak kita tidak salah penggunaannya, maka perlu pengawasan dari semua pihak, termasuk masyarakat. Di era saat ini semakin mudah untuk melakukan pengawasan dan pengaduan pada setiap penyelewengan kewenangan. Hampir semua instansi pemerintah telah menyediakan kanal-kanal pengaduan. Tentu pemerintah juga melakukan pengawasan melalui unit-unit pengawas internal lembaga/kementerian, dan penguatan otoritas anti korupsi baik kepolisian, kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi.  

Pajak untuk Pendidikan

Pajak dan pendidikan memiliki keterkaitan timbal balik dalam membangun bangsa  yang sejahtera. Ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. 

Satu sisi pendidikan merupakan kewajiban konstitusional pemerintah kepada seluruh bangsa Indonesia. Sehingga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyatnya. Guna menjalankan program di bidang pendidikan, diperlukan dana yang sangat besar untuk pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana dan prasarana, serta pembiayaan gaji tenaga pendidik dan biaya lainnya.

Sumber pendapatan negara dari pajak mengambil peran kunci untuk program-program itu. Melalui APBN 2024, alokasi anggaran pendidikan mencapai 20% dari total anggaran atau mencapai nominal Rp.  Rp660,8 triliun, lebih besar dari tahun sebelumnya. Dana pajak ini akan dapat menunjang program infrastruktur sekolah, penyediaan buku dan alat peraga pelajar, perbaikan kualitas pendidikan, hingga beasiswa pelajar.

Sementara itu, pendidikan bukan semata-mata menjadi kebutuhan dasar warga negara yang dijamin konstitusi, tetapi juga memiliki peran sangat penting untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. 

Peningkatan kualitas pendidikan untuk semua lapisan masyarakat secara langsung akan menjamin kesiapan sumber daya manusia unggul di tahun-tahun mendatang. Dampaknya tentu akan menciptakan produktivitas dan daya saing bangsa yang akan berbuah manis pada pertumbuhan ekonomi.  

Alokasi pajak pada pendidikan juga mendorong pemerataan pembangunan di daerah, khususnya pada daerah 3T (Tertinggal, terdepan, dan terluar).  

Pemerintah mengalokasikan berbagai program untuk mendorong peningkatan pendidikan di wilayah-wilayah afirmasi. Salah satunya melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), pemerintah menyiapkan sejumlah beasiswa khusus afirmasi, seperti beasiswa daerah afirmasi, penyandang disabilitas, prasejahtera, dan khusus putra-putri Papua.

Investasi pajak pada program-program peningkatan kualitas pendidikan pada akhirnya juga akan berdampak positif pada penerimaan negara. Sebab pendidikan yang baik akan mencipatakan lebih banyak SDM produktif dan berdaya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian masyarakat Indonesia akan memperoleh pendapatan yang lebih baik dan pada akhirnya negara akan menerima pengutan pajak lebih besar.