Bagaimana Menyeret Pelaku Pembajakan Virgin Air

Dengan melihat ketentuan yang diatur didalam KUHP, maka didalam ilmu hukum biasa dikenal dengan istilah asas nasional aktif dan asas nasional pasif. Asas nasionaliteit aktief atau personalitei diberlakukan apabila warganegara Indonesia melakukan kejahatan meskipun terjadi di luar Indonesia, pelakunya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia, apabila pelaku kejahatan yang hanya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia. Asas ini dapat kita lihat didalam pasal 4 KUHP.

Namun UU di Indonesia dapat menyeret kepada siapapun termasuk di luar negara Indonesia terhadap orang asing di luar Indonesia. Tolak pangkal pemikiran dari asas perlindungan adalah bahwa setiap negara yang berdaulat wajib melindungi kepentingan hukumnya atau kepentingan nasionalnya. Ciri utamanya adalah Subjeknya berupa setiap orang tidak terbatas pada warga negara saja, selain itu tidak tergantung pada tempat, ia merupakan tindakan-tindakan yang dirasakan sangat merugikan kepentingan nasional indonesia yang karenanya harus dilindungi.

Persoalan mulai muncul. Sebagaimana diberitakan, Tempat kejadian perkara berada di pesawat komersial milik Australia. Selain itu juga kejadian perkara belum termasuk kedalam wilayah Indonesia. Apakah terhadap Matt Christroper Lockley dapat dikenakan hukum Indonesia terutama UU Penerbangan dan diseret dimuka persidangan.

Apabila melihat asasnya, maka KUHP dan UU Penerbangan “tidak bisa” dikenakan kepada Matt Christroper Lockley. KUHP dan UU Penerbangan tidak bisa menjangkau menerapkan hukum Indonesia kepada Matt Christroper Lockey. KUHP baik didalam pasal 5 dan pasal 6 KUHP maupun UU Penerbangan tidak diterapkan.

Belum lagi mekanisme internasional juga mengatur. Australia berkepentingan ingin menegakkan kedaulatan wilayahnya dengan cara menyeret Matt Christroper Lockey di pengadilan di Australia. Australia juga berkepentingan menegakkan wibawa hukum dengna menerapkan hukum nasionalnya.

Dengan beberapa prasyarat seperti tempat kejadian perkara di wilayah Australia (ditandai dengan pesawat udara berbendera Australia) dan tidak termasuk kedalam wilayah hukum di Indonesia, maka mekanisme ini akan mudah dilakukan oleh Australia. Australia berkepentingan untuk menyeret Matt Christroper Lockey di Pengadilan di Australia.

Tentu saja pemeriksaan bisa dilakukan di Indonesia. Namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Matt Christroper Lockey, maka dapat dilakukan Perjanjian ekstrasi untuk mengembalikan Matt Christroper Lockey.

Atau ada pemikiran lain ?