Komitmen Jokowi tentang pemberantasan korupsi diragukan. Bahkan gelar tokoh anti korupsi yang pernah diberikan oleh Bung Hatta Award dapat dicabut.
Dan pemerintahan Jokowi mulai kesulitan mendapatkan dukungan dari rakyat.
Menunggu proses hukum
Ketika Penetapan BG sebagai tersangka oleh KPK, Jokowi kemudian mengeluarkan sikap “menunda pelantikan BG sebagai Kapolri. Pada saat bersamaan kemudian memerintahkan kepada Komjen Badrun Haiti menjalankan tugas-tugas Kapolri.
Sikap ini dianggap bijaksana. Menghargai proses hukum dan memberikan kesempatan kepada BG untuk menjalani proses hukum.
Namun cara ini kemudian menimbulkan masalah. Mabes Polri kemudian “membalas”. Melalui Bareskrim kemudian menangkap Bambang Widjojanto dengan tuduhan pasal “memberikan keterangan palsu” di MK.
Dunia politik kemudian geger. Bareskrim kemudian “dianggap” memperkeruh keadaan dan menyulut perang terbuka dengan KPK.
Suara-suara diam kemudian “berbaris” di KPK. Berbagai tokoh yang selama ini di barisan belakang Jokowi kemudian “mendukung” KPK. Tidak main-main barisan di belakang KPK. Suara mereka cukup diperhitungkan.
Media massa konvensional dan media sosial habis-habisan mendukung KPK. Keberadaan KPK terancam sehingga barisan ini kemudian menguat dan membuat Jokowi bertaruh.
Sementara itu, Polri sendiri dianggap belum bisa dikendalikan. Jokowi kesulitan “mendinginkan suasana'. Suara mulai protes keras meminta agar Jokowi mengirimkan nama-nama calon Kapolri yang baru kepada DPR.
Penangkapan BW kemudian menimbulkan masalah besar. Jokowi vis to vis berhadapan dengan barisan pendukung yang selama ini mendukung Jokowi sebagai Presiden.
