Hakikat Kemerdekaan untuk Meningkatkan Martabat Pribumi

Jenderal TNI Djoko Santoso dan para peserta diskusi Fordis ICS memberi solusi bahwa untuk mewujudkan pandangan dan pemikiran Bung Hatta “kemerdekaan untuk mengangkat martabat pribumi” solusinya harus ada keberpihakan dari penguasa. 

Negeri jiran Malaysia sebagai contoh,  mengalami penjajahan seperti Indonesia.  Bedanya mereka dijajah oleh Inggris dan Indonesia dijajah oleh Belanda.  Malaysia merdeka tahun 1957 tanpa melalui revolusi berdarah, tetapi diberi hak untuk merdeka, sebaliknya Indonesia merdeka 1945 melalui revolusi berdarah.

Akan tetapi, sama-sama di jajah oleh asing dan nasib bangsa yang dijajah sama yaitu menderita, tertindas, tidak ada kemerdekaan, miskin, terkebelakang dalam segala bidang terutama dalam bidang pendidikan dan ekonomi.

Pemerintah Malaysia menyadari bahwa untuk memajukan nasib kaum bumiputera tidak mungkin tanpa ada keberpihakan politik.  Diperlukan keputusan politik yang berani untuk memajukan nasib kaum bumiputera.  Pemerintah Malaysia kemudian mengeluarkan kebijakan yang disebut New Economic Policy(NEP) yang memberi special treatment dan affirmative action kepada kaum bumiputera di Malaysia dalam bidang ekonomi dan pendidikan.

Hasilnya kaum bumiputera di Malaysia meningkat harkat dan martabatnya sebagai bangsa yang merdeka, bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain seperti Cina, India dan sebagainya.

Sebaliknya pemerintah Indonesia melaksanakan pembangunan dengan menerapkan Trilogi Pembangunan yaitu pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas.  Pembangunan telah melahirkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi yang tumbuh dan menikmati hasil pertumbuhan ekonomi adalah golongan Eropa (asing) dan golongan Timur Asing (Cina).

Untuk meluruskan arah pembangunan dan mewujudkan pandangan dan gagasan Bung Hatta bahwa hakikat kemerdekaan untuk meningkatkan martabat pribumi, maka harus ada keberpihakan.  Hanya itu solusinya untuk merealisasikan tujuan Indonesia merdeka dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia sesuai sila kelima dari Pancasila.

Alllahu a’lam bisshawab