3.  Kebijakan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi RI yang melarang aparatur negara mengadakan berbagai kegiatan di hotel. Kegiatan ini sebenarnya baik untuk melakukan penghematan terhadap anggaran negara. Akan tetapi, kebijakan ini turut memperburuk ekonomi rakyat. Sepintas tidak ada kaitan langsung dengan keterpurukan ekonomi yang sedang dihadapi bangsa Indonesia.Â
Akan tetapi, ekonomi di seluruh daerah di Indonesia, hampir 70 persen digerakkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kalau aparatur pemerintah tidak boleh mengadakan kegiatan di hotel, maka sumber pendapatan hotel sangat terbatas., sehingga tidak mampu membiayai kegiatan operasionalnya seperti membayar listrik, mencicil bunga pinjaman di bank, membayar gaji pegawai, tidak bisa berbelanja ke pasar untuk segala macam kebutuhan karena tidak ada kegiatan yang memberi income yang cukup pada hotel.
Dampak negatif dari kebijakan Menteri PAN dan Birokrasi, secara langsung atau tidak langsung turut memberi domino effect pada keterpurukan ekonomi terutama ekonomi rakyat.
Oleh karena itu, berbagai kebijakan para menteri Jokowi-JK harus segera dikoreksi untuk membendung semakin besarnya domina effect kepada ekonomi rakyat.Â
Kalau para menteri tidak segera melakukan koreksi secara cepat terhadap kebijakan mereka yang semakin memperburuk ekonomi rakyat, maka dalam rangka resuffle kabinet, walaupun sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi, tetapi dalam rangka resuffle menteri bidang ekonomi sebagaimana yang banyak diperbincangkan publik, sebaiknya mereka ikut di resuffle untuk menyelamatkan rakyat dari keterpurukan ekonomi yang semakin dalam pada bulan-bulan mendatang.
Allahu a'lam bisshawab
