Menteri Ciptakan Domino Effect Runtuhnya Ekonomi Rakyat

Para Menteri Jokowi-JK setelah dilantik menjadi menteri, berlomba membuat gebrakan untuk menunjukkan kepada publik dan Presiden Jokowi dan Wapres JK bahwa mereka bekerja.  Berbagai gebrakan yang diciptakan ada yang tidak disadari bahwa setiap kebijakan bisa memberi domino effect yang positif atau negatif bagi rakyat. 

Setelah pemerintahan Jokowi-JK berlangsung sekitar 8 (delapan) bulan lamanya, domino effect atau efek domino dari berbagai kebijakan menteri, banyak yang memberi efek negatif secara beruntun yang memengaruhi dan bahkan meruntuhkan ekonomi rakyat yang selama ini menjadi prime mover (penggerak utama) bagi pergerakan ekonomi di tingkat rakyat jelata (grass root).

Sekarang ini menjelang resuffle kabinet, yang banyak disorot politisi dan publik adalah konerja para menteri ekonomi.  Pada hal menurut saya, yang memberi kontribusi negatif terhadap runtuhnya ekonomi Indonesia terutama ekonomi rakyat, bukan hanya menteri bidang ekonomi, tetapi juga para menteri yang mengeluarkan kebijakan tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap ekonomi rakyat, diantaranya:

1.  Kebijakan Menteri Tenaga Kerja RI yang secara drastis menyetop pengiriman TKI ke Timur Tengah, telah menciptakan persoalan besar bagi jutaan TKI yang selama ini menggantungkan hidupnya dengan bekerja di Timur Tengah.  

Saya pernah melakukan penelitian (2012) di Desa Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat tentang tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga (PLRT) di Timur Tengah. 

Temuan dalam penelitian, sekitar 90 persen yang bekerja di Arab Saudi dan di negara-negara Timur Tengah lainnya sukses.  Bukti kesuksesan mereka,  diantaranya mampu membangun rumah di kampung halamannya yang relatif bagus, membeli tanah dan sawah, dan tidak sedikit yang berhasil menyekolahkan anak sampai sarjana. Bahkan ada anak TKI PLRT yang mampu mengirim anaknya belajar di Singapura dibantu biaya dari majikannya di Arab Saudi.  Selain itu, mereka sempat melakukan ibadah haji.

Dalam penelitian itu, saya juga merekam dalam video dan ditayangkan di Youtube dengan judul Musni Umar: Ny. Dede TKI yang Sukses Bekerja di Arab Saudi, yang sudah ditonton 7.606 orang. Begitu juga, Ny. Cicih Nur sukses bekerja di Arab Saudi, juga dapat disaksikan di Youtube dengan tajuk "Musni Umar: Ny Cicih Nur Binti Raswa TKI PLRT Terpelajar Sukses di Arab Saudi, telah ditonton puluhan ribu.

Banyak dampak negatif dari pengiriman TKI PLRT di luar negeri, tetapi lebih banyak dampak positifnya bagi pertumbuhan dan pengembangan ekonomi rakyat.  Untuk diketahui, mereka bekerja di luar negeri karena terpaksa untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan kesulitan ekonomi yang dialami. 

Kita setuju dan mendukung kebijakan pemerintah melakukan pembenahan pengiriman TKI PLRT di luar negeri, tetapi  bukan dengan cara langsung menyetop pengiriman TKI PLRT.  

Setidaknya ada lima alasan yang mendasari ketidak-setujuan menyetop langsung pengiriman TKI PLRT di Timur Tengah. Pertama,  telah menjadi alternatif untuk menyelamatkan TKI PLRT dari kemiskinan dan kesulitan ekonomi.  Kedua, solusi dari tidak adanya lapangan pekerjaan bagi mereka yang berpendidikan rendah.

Ketiga, cara untuk menghadirkan devisa ke dalam negeri, yang di masa Orde Baru dan di era Orde Reformasi sebelum era pemerintahan Jokowi-JK,  TKI PLRT sebagai pemasok devisa terbesar kedua setelah Migas.

Keempat, untuk melindungi ekonomi rakyat dari keterpurukan seperti sekarang.  Di Sagaranten, Kabupaten Sukabumi misalnya, ekonomi rakyat semarak sebelum ada larangan pengiriman TKI PLRT di Timur Tengah.  Indikatornya, di desa itu berdiri 2 tower pemancar yang sangat tinggi yang dibangun dua perusahaan telekomunikasi untuk melayani telepon sambungan langsung dari luar negeri.  Selain itu, berdiri cabang bank BJB, BRI dan Mandiri, money changer, Indo Maret, Alfa Mart dan lain-lain.  

Kelima, belum ada solusi yang langsung menggantikan kebijakan pelarangan TKI PLRT ke Timur Tengah.  Hanya disampaikan ke publik bahwa TKI PLRT akan dilatih alih profesi menjadi baby sitter, suster di rumah sakit dan sebagainya seperti TKI Pilipina. 

Kalau saja kebijakan Menteri Tenaga Kerja dilakukan secara bertahap dan terprogram baik dengan membenahi prosedur dan memberi peran pengawasan yang besar kepada Bupati. Walikota dan aparatnya dalam mencegah pengiriman TKI PLRT yang tidak memiliki kepakaran kerja, menguasai bahasa setempat dan kiat-kiat untuk melindungi diri dari berbagai permasalahan yang kemungkinan menimpa TKI PLRT, maka domino effect tidak akan terjadi terhadap ekonomi rakyat seperti sekarang.

2.  Kebijakan Menteri Pemuda dan Olah Raga RI membekukan PSSI.   Kita prihatin sebagai bangsa yang besar terhadap prestasi semua cabang olah raga termasuk sepak bola, tetapi merupakan kebijakan yang konyol membekukan PSSI.  Kalau ada kebobrokan di tubuh PSSI, tangkap para pelakunya dan penjarakan mereka, jangan lembaganya dibekukan atau dibubarkan.

Sekurang-kurangnya ada lima alasan yang mendasari kebijikan Menpora itu salah dan patut dikecam.  Pertama, PSSI adalah satu organisasi yang memiliki aturan main yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Kekuasaan tertinggi ada ditangan kongres.  Pemerintah tidak bisa membekukan atau membubarkan PSSI karena dilindungi hukum, sebab negara kita adalah negara hukum bukan negara kekuasaan.

Kedua, PSSI merupakan anggota dari FIFA yang mempunyai aturan main yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Akibat Menpora  mengintervensi PSSI, maka FIFA memberi sanksi kepada PSSI, tidak boleh mengikuti semua kegiatan sepak bola di tingkat internasional.  Kalau para pesepak bola Indonesia tidak boleh mengikuti turnamen di tingkat internasional, maka mereka tidak bisa meningkatkan kemampuan.

Ketiga, sepak bola mengandung nilai ekonomi.  Tidak hanya pelatih, wasit, pemain dan keluarganya, penjaga garis, penjual asesoris, penjual tiket, tukang parkir, tetapi jutaan bahkan puluhan juta orang yang mendapat manfaat ekonomi dari berbagai pertandingan sepak bola yang dilakukan PSSI.   Kalau Menpora membekukan PSSI, maka domino effect bagi ekonomi rakyat cukup besar.  

Keempat, sepak bola sarana hiburan rakyat.  Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sepak bola merupakan permainan yang paling disukai seluruh lapisan masyarakat.  Melalui sepak bola, rakyat di semua lapisan menikmati sepak bola sebagai hiburan.

Kelima, sarana menciptakan persatuan. Sepak bola tidak jarang menciptakan keributan, tetapi sejatinya lebih banyak sebagai sarana menjaga, merawat, memupuk dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dengan pembekuan PSSI oleh Menpora, maka lebih banyak ruginya daripada manfaatnya.  Kerugian yang sangat nyata, Menpora turut menciptakan keterpurukan ekonomi rakyat.

3.   Kebijakan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi RI yang melarang aparatur negara mengadakan berbagai kegiatan di hotel.  Kegiatan ini sebenarnya baik untuk melakukan penghematan terhadap anggaran negara.  Akan tetapi, kebijakan ini turut memperburuk ekonomi rakyat.  Sepintas tidak ada kaitan langsung dengan keterpurukan ekonomi yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. 

Akan tetapi, ekonomi di seluruh daerah di Indonesia, hampir 70 persen digerakkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  Kalau aparatur pemerintah tidak boleh mengadakan kegiatan di hotel, maka sumber pendapatan hotel sangat terbatas., sehingga tidak mampu membiayai kegiatan operasionalnya seperti membayar listrik, mencicil bunga pinjaman di bank, membayar gaji pegawai, tidak bisa berbelanja ke pasar untuk segala macam kebutuhan karena tidak ada kegiatan yang memberi income yang cukup pada hotel.

Dampak negatif dari kebijakan Menteri PAN dan Birokrasi, secara langsung atau tidak langsung turut memberi domino effect pada keterpurukan ekonomi terutama ekonomi rakyat.

Oleh karena itu, berbagai kebijakan para menteri Jokowi-JK harus segera dikoreksi untuk membendung semakin besarnya domina effect kepada ekonomi rakyat. 

Kalau para menteri tidak segera melakukan koreksi secara cepat terhadap kebijakan mereka yang semakin memperburuk ekonomi rakyat, maka dalam rangka resuffle kabinet, walaupun sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi, tetapi dalam rangka resuffle menteri bidang ekonomi sebagaimana yang banyak diperbincangkan publik, sebaiknya mereka ikut di resuffle untuk menyelamatkan rakyat dari keterpurukan ekonomi yang semakin dalam pada bulan-bulan mendatang.

Allahu a'lam bisshawab