Musni Umar: Debat Ekonomi dan Kessos Jokowi Lebih Aplikatif dan Implementatif

Dalam debat calon Presiden Joko Widodo dengan calon Presiden Prabowo Subianto 15 Juni 2014, di hotel Gran Mulia, Jakarta Selatan, Joko Widodo yang populer dengan panggilan Jokowi, tampil diluar dugaan dari berbagai kalangan kelas menengah perkotaan yang merendahkan kemampuannya.

Syukri Ilyas, mantan anggota KPKPN, menilai Jokowi pada sesi pertama penyampaian visi dan misi, tampil kurang menukik pada persoalan utama yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu koruptor yang menjadi musuh terbesar bangsa dan negara ini.

Prabowo pada sesi 1 penyampaian visi misi mengungkapkan bahwa persoalan utama yang dihadapi bangsa ialah korupsi. Jika korupsi bisa dihentikan, maka negara bisa menghemat Rp 1.000 triliun setiap tahun.

Pertanyaannya, sumber penghematan sebesar Rp 1.000 trilun dari mana dan bagaimana caranya, apakah melakukan nasionalisasi semua perusahaan asing yang melakukan eksplorasi kekayaan alam Indonesia, atau bagaimana? Seharusnya masalah ini dipertanyakan Jokowi ke Prabowo supaya lebih jelas bagi masyarakat.

Walaupun tanpa penjelasan lebih lanjut, harus diakui bahwa sesi 1 ini dimenangkan Prabowo.

Jokowi Lebih Aplikatif dan Solutif

Pada sesi pendalaman materi yang ditanyakan moderator, Jokowi tampil lebih aplikatif dan solutif untuk memecahkan persoalan bangsa.

Jokowi mampu menunjukkan jalan yang benar dan lurus untuk membawa Indonesia tampil menjadi hebat. Untuk menjadi hebat dan maju dalam bidang ekonomi dan bidang-bidang lain, tidak lain tidak bukan harus melalui pendidikan. Dengan pendidikan, bangsa Indonesia bisa menguasai ilmu pengetahuan, dan dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia dalam seluruh lapangan kehidupan, serta sanggup mengelola sendiri seluruh kekayaan alamnya.

Jokowi memprogramkan akan membangun sistem dengan menerapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) seperti yang sudah diterapkan di DKI Jakarta. Ketika ditanya tentang besarnya anggaran pendidikan yang akan dikeluarkan, Jokowi dengan tegas mengemukakan bahwa berapapun besarnya dana yang diperlukan, akan dikeluarkan anggarannya. Jokowi memberi contoh sumber pendanaan pendidikan antara lain dari penghematan di PLN dengan mengganti penggunaan BBM kepada batubara dan gas, yang akan menghemat dana amat besar.

Mengenai bidang kesejahteraan sosial (kessos), Jokowi memberi komitmen untuk membangun sistem pelayanan kesehatan terpadu kepada seluruh rakyat Indonesia dengan menerapkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) seperti yang dipraktikkan di DKI Jakarta.

KIP sangat menarik perhatian masyarakat bawah, karena bisa mengatasi persoalan rutin yang selalu dihadapi mayoritas rakyat Indonesia kalau anak atau cucuk mereka mau sekolah atau melanjutkan sekolah Begitu pula KIS kalau sakit, yang selalu menjadi persoalan masyarakat bawah.

Pembangunan Toll Laut

Dalam tanya jawab antara capres Prabowo dengan capres Jokowi, diluar dugaan publik kelas menengah, Jokowi mampu menjawab dengan sangat baik dan meyakinkan, ketika capres Prabowo menanyakan tentang pembangunan infra struktur kepada capres Jokowi yang dalam pemaparan visi misinya tidak mengelaborasi, Jokowi menjelaskan akan membangun toll laut untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi di seluruh kawasan Indonesia.

Dengan dibangunnya toll laut yang menghubungkan Papua, Kalimantan, Sulawesi, Jawa dan Sumatera, maka harga barang dari kawasan timur Indonesia cepat sampai di Jawa dan hasil produksi industri dari Jawa bisa cepat sampai di Papua, Aceh dan berbagai daerah di Indonesia, sehingga harga murah dan bisa bersaing harganya dengan barang-barang impor.

Menurut Jokowi, pembangunan infra struktur toll laut akan memberi dampak positif dalam mewujudkan keadilan di Indonesia. Ini juga sebagai wujud komitmen bahwa Indonesia adalah negara maritim yang harus dibangun dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh Indonesia.

Sementara Prabowo menekankan dana Rp 1.000 triliun seperti disebutkan diatas, bisa membangun infra struktur jalan, pengairan, dan kesehatan masyarakat. Pada hal dana yang disebutkan belum jelas mau diambil dan dihemat dari mana?

Kalau sumber dana dari hasil menekan korupsi sumber daya alam melalui nasionalisasi, maka harus didukung, tetapi apakah didukung penuh parlemen dan seluruh bangsa? karena semua itu berkaitan erat dengan perjanjian antara pihak swasta asing dengan pemerintah Indonesia yang dilegitimasi oleh UU Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Pemerintah wajib melindungi kepentingan bangsa Indonesia, tetapi harus sesuai konstitusi dan UU. Kalau ada UU yang dibentuk pemerintah dan parlemen yang bertentangan dengan UUD 1945, maka harus dibatalkan dan dibuat UU baru yang menguntungkan bagi bangsa Indonesia.

Akhirnya, saya menyimpulkan bahwa debat capres Jokowi melawan capres Prabowo bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial, sesi pertama penyampaian visi misi, dimenangkan Prabowo.

Akan tetapi, sesi selanjutnya dimenangkan Jokowi karena lebih aplikatif dan soulitif bagi bangsa Indonesia, sehingga debat ini dimenangkan Jokowi.

Wallahu a’lam bisshawab