Dalam debat calon Wakil Presiden antara Muhammad Jusuf Kalla dan Muhammad Hatta Rajasa pada 29 Juni 2014 di Hotel Bidakara Jakarta yang mengambil tema "Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan teknologi" dengan moderator Wikorita Karnawati, kedua kandidat Wakil Presiden menyampaikan visi misi nyaris sempurna dalam segmen 1.
Dalam segmen II penajaman visi misi cawapres, Hatta menjawab pertanyaan moderator dengan menjelaskan bahwa negara wajib melaksanakan pengembangan sumber daya alam (menurut penulis, mungkin yang beliau maksud sumber daya manusia) diatur oleh pasal 31 (yang dimaksud menurut penulis adalah pasal 31 UUD 1945).
Lebih lanjut Hatta kemukakan bahwa Prabowo-Hatta mempersiapkan pendidikan inklusif dan berkeadilan dengan menyiapakn anggaran dan meningkatkan dua kali lipat biaya operasional, dan mempersiapkan 10 triliiun (mungkin yang dimaksud Rp 10 triliun) untuk dua hal tersebut dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, yaitu untuk pengembangan tiga hal utama:
1. Kualitas
2. Keterjangkauan
3. Menambah sedikitnya 800 ribu guru dan berkualitas serta kesejahteraannya.
Analisis Kritis
Jawaban Hatta itu, tidak menjawab pertanyaan moderator yang meminta untuk mempertajam bagaimana bisa menjalankan pendidikan inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan dengan anggaran kita yang masih terbatas, serta bagaimana meningkatkan produktivitas pengembangan inovasi di dalam keterbatasan dan dari mana anggaran itu bisa didapatkan?
Pertama, Hatta tidak menjawab pertanyaan moderator bagaimana menjalankan pendidikan inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan dengan anggaran yang terbatas
Kedua, Hatta tidak menjawab bagaimana meningkatkan produktivitas pengembangan inovasi berkelanjutan dan berkeadilan dengan anggaran yang terbatas?
Hatta, malah mau meningkatkan dua kali lipat anggaran biaya operasional, dan mempersiapkan Rp 10 triliun untuk mengembangkan kualitas, keterjangkauan dan menambah 800 ribu guru, dengan tidak menyebut sumber dana dari mana. Pada hal semua tahu anggaran kementerian pendidikan dan kebudayaan RI sangat besar, dan menjadi sumber korupsi.
Dalam masalah IPTEK, Hatta hanya mengemukakan "seiring dengan pengembangan SDM dan kualitas bangsa Indonesia, kita yakin bisa bangun dengan memperhatikan hal tersebut".
Dalam segmen II, moderator dalam rangka penajaman visi misi JK yang menyoroti sistem pendidikan yang menekankan di bidang budi pekerti, mengemukakan bahwa pendidikan budi pekerti membutuhkan waktu dan proses yang lama, moderator menanyakan, bagaimana menyusun sistem pendidikan ini dalam masa keperiodean dan bagaimana mampu menangani gap kesenjangan untuk pengembangan inovasi nanti?
JK menjawab dengan mengemukakan "pengembangan budi pekerti dilakukan di semua mata pelajaran. Kita bisa melakukan di mata pelajaran sejarah, mata pelajaran matematika seperti kedisiplinan. Contoh di pendidikan mata pelajaran bahasa Indonesia, kita bisa membuat cerita heroik di dalamnya. JK menjelaskan mengenai revolusi mental membutuhkan proses. Kita harus mengevaluasi kualitas guru sehingga bisa menguasai mata pelajaran dan mampu menyampaikan kepada siswanya. Hal itu, sejalan dengan peningkatan kesejahteraan guru yang harus diperhatikan.
