Kabinet Profesional Jokowi-JK dan Kementerian Kependudukan

Pada 15 September 2014, Ir. H. Joko Widodo, Presiden terpilih dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden terpilih, telah mengumumkan 34 postur kabinetnya, yaitu 18 profesional dari kalangan non partai politik dan 16 profesional dari partai politik.

Menurut saya, dipopulerkannya istilah kabinet profesional, setidaknya dilandasi 3 (tiga) alasan. Pertama, janji Jokowi-JK dalam kampanye pemilihan Presiden (Pilpres) yang mengintrodusir istilah kabinet ahli yang akan dipilih jika mendapat mandat dari rakyat untuk memimpin Indonesia. Mereka yang direkrut menjadi menteri adalah yang mempunyai kepakaran dalam bidang yang dipercayakan kepadanya. Kriterianya, tentu yang mempunyai latar belakang pendidikan dibidangnya dan atau karir yang dijalani sesuai bidang yang diberi kepercayaan kepadanya menjadi menteri.

Kedua, the right man on the right place. Jokowi-Jk ingin supaya menteri yang memimpin suatu kementerian adalah pakarnya (ahlinya). Ini penting sekali, karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda "izaa wussidal amru ilaa ghairi ahlihi fantazirussa'ah (Apabila suatu urusan (pekerjaan) diberikan kepada yang bukan ahlinya (pakarnya) maka tunggulah kehancurannya).

Ketiga, Jokowi-JK ingin mengoreksi kekeliruan masa lalu, di mana banyak menteri memimpin kementerian tidak sesuai dengan kepakarannya atau tidak memiliki kepakaran, hanya berdasar bagi-bagi kursi kepada partai politik, sehingga hasil yang dicapai tidak maksimal, bahkan dapat dikatakan gagal.

Jokowi-JK Melakukan Terobosan

Langkah yang dilakukan Jokowi-JK memilih menteri yang profesional dapat dikatakan sebagai terobosan, dan insya Allah memberi kebaikan. Pertama, secara internal - akan memiliki kewibawaan dan kepercayaan dari pejabat dan karyawan di kementerian yang dipimpinnya.

Kedua, secara eksternal, rakyat sebagai pemilik kedaulatan menaruh kepercayaan dan harapan bahwa pemerintahan Jokowi-JK akan berhasil karena menempatkan para menteri di pos kementerian yang tepat sesuai kepakaran masing-masing.

Menurut saya, kebijakan yang ditempuh Jokowi-JK sangat tepat. Pertama, kesuksesan suatu rezim pemerintahan, sangat terkait dengan kepemimpinan (leadership) di suatu kementerian. Karena birokrasi merupakan ujung tombak untuk menjalankan segala kebijakan dari suatu pemerintahan. Selama ini, refomasi birokrasi dianggap kurang berhasil karena sumber daya manusia di birokrasi belum secara efektif bisa didorong untuk menjadi lokomotif pembangunan. Menteri yang memimpin kementerian, belum berhasil menarik gerbong lokomatif birokrasi di kementerian yang dipimpinnya karena faktor budaya birokrasi.

Kedua, dukungan publik amat diperlukan untuk mendukung keberhasilan suatu pemerintahan. Dukungan itu akan muncul dan membesar dikalangan rakyat jika ada harapan (hopre) dan kepercayaan (trust). Oleh karena itu, figur yang ditempatkan untuk memimpin kementerian harus plus-plus, yaitu sebaiknya yang dipilih menjadi menteri adalah yang memiliki kepakaran dalam bidangnya, sudah dikenal luas oleh publik dan mempunyai jaringan atau teman yang banyak di parlemen (DPR) supaya mendapat dukungan politik berupa anggaran (budget) dan legislasi (perundang-undangan) serta bisa bekerjasama secara konstruktif untuk membangun Indonesia raya.

Kementerian Kependudukan dan BKKN

Salah satu kementerian yang mendapat prioritas dari Jokowi-JK adalah kependudukan. Oleh karena itu, dibentuk kementerian baru yang diberi nama Kementerian Kependudukan dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN).

Kementerian kependudukan dibentuk, setidaknya mempunyai 5 (llima) alasan. Pertama, untuk menggerakkan, mengembangkan, mendorong dan mendayagunakan penduduk Indonesia yang besar menjadi subyek dan lokomatif pembangunan. Di masa dahulu jumlah penduduk yang besar dianggap persoalan, pada hal merupakan potensi, kalau dapat dikembangkan dengan baik akan menjadi kekuatan besar untuk memajukan Indonesia seperti China dan India.

Kedua, Indeks Prestasi Manusia (IPM) Indonesia tergolong rendah. Masih berada di rangking 100 dari negara-negara di dunia yang di survei. Kondisi ini harus ditingkatkan karena jika IPM Indonesia rendah, maka sangat sulit didorong untuk maju.

Ketiga, kualitas penduduk Indonesia, mutlak ditingkatkan supaya bisa bersaing dikalangan bangsa-bangsa ASEAN, dan Asia Tenggara dan di dunia. Jika kualitas penduduk tidak segera ditingkatkan, maka pada saat berlaku ASEAN Community (Masyarakat ASEAN) dan ASEAN Economic Community (Masyarakat Ekonomi ASEAN) Yng dimulai tahun 2015, Indonesia akan terpuruk karena penduduknya tidak bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain.

Keempat, kemiskinan yang masih sangat besar jumlahnya di Indonesia, tidak akan bisa dientaskan, jika kualitas sumber daya manusia (SDM) dari penduduk Indonesia tidak berhasil ditingkatkan. Kualitas SDM penduduk Indonesia merupakan kunci untuk membawa bangsa Indonesia keluar dari kemiskinan.

Kelima, pengangguran, juga sulit diatas kalau SDM penduduk Indonesia rendah. Kemiskinan berkorelasi dengan kualitas SDM dari penduduk. Demikian pula pengangguran berkaitan erat dengan kualitas SDM. Mereka yang berpendidikan rendah dan tidak memiliki kepakaran, tidak akan bisa diterima bekerja di sektor formal (pemerintah dan swasta). Untuk membuka bisnis sendiri, sangat sulit karena segalanya tidak dimiliki, sehingga amat sukar untuk berkembang dan maju.

Maka Jokowi-JK memberi perhatian besar pada pemecahan masalah kependudukan di Indonesia sudah tepat karena amat penting dan mendesak. Pada saat yang sama, BKKN yang selama ini sudah berjalan, diharapkan semakin ditingkatkan perannya, tidak saja dalam mencegah terus meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk, tetapi berperan besar dalam meningkatkan kualitas SDM penduduk Indonesi.

Diharapkan kabinet Jokowi-JK yang profesional dan plus-plus, mampu membawa perubahan dan kemajuan yang cepat bagi seluruh bangsa Indonesia.

Tantangan yang dihadapi amat berat, karena menghadap persoalan internal di birokrasi dan pekerjaan yang harus segera dilakukan dengan anggaran yang belum tentu memadai. Disamping itu, menghadapi pula persoalan eksternal yaitu kurangnya dukungan politik di parlemen (DPR) RI yang harus dihadapi dengan penuh ketegaran dan kerja keras.

Dalam menutup tulisan ini perkenankan saya mengutip pepatah: "Tidak ada gunung yang tidak dapat di daki, tidak ada lembah yang tidak dapat dituruni", If thre is will thre is a way. man jadda wajada.

Allahu a'lam bisshawab