Atasi Kemiskinan Butuh Aksi Bukan Sekadar Narasi

Atasi Kemiskinan Butuh Aksi Bukan Sekadar Narasi

Persoalan kemiskinan sudah menjadi hal lumrah di negeri ini. Bagaikan jalan yang tidak berujung, kemiskinan masih dirasakan dimana-mana. Sejak pemerintahan orde lama, orde baru hingga reformasi upaya untuk mengentaskan kemiskinan masih belum membuahkan hasil.

Pada pemerintaahan baru presiden terpilih diharapkan ada terobosan baru terkait pengentasan kemiskinan. Dalam sebuah wawacara pada hari selasa, 10 Desember 2024, presiden mengungkapkan pendidikan dan pelayanan kesehatan menjadi prioritas APBN. Hal tersebut sebagai jalan keluar masalah kemiskinan.

Selain itu, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa perlindungan sosial, bantuan sosial, dan subsidi akan menjadi langkah-langkah menuju kebangkitan ekonomi melalui hilirisasi. Program Makan Bergizi Gratis juga menjadi hal yang strategis untuk menyelamatkan anak-anak. Lebih lanjut presiden mengatakan akan melakukan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. (presidenri.go.id)

Tentu rakyat sangat mengharapkan janji-janji kesejahteraan dapat terealisasi bukan hanya menjadi narasi. Pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan setiap orang memang akan berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan. Harapan muncul ketika dinyatakan akan adanya peningkatan anggaran untuk dua bidang tersebut. Sayangnya pernyataan tersebut belum didukung dengan kebijakan yang ada.

Setelah di telusuri kebijakan yang ada justru bertentangan dengan narasi yang disampaikan. Bahkan kebijakan justru membuat hidup rakyat makin sulit termasuk dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Pendidikan justru menjadi ladang kapitalisasi yang semakin menyulitkan rakyat. Terlebih lagi iuran layanan kesehatan BPJS yang terancam naik.

Baru-baru ini protes berdatangan dari berbagai pihak menanggapi kenaikan pajak PPN menjadi 12%. Bagaimana mungkin kemiskinan dapat dituntaskan sementara persoalan semakin beragam, kebijakan justru berlainan dengan kebutuhan rakyat.

Sejatinya akar persoalan masalah kemiskinan adalah diterapkannya sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme menjadikan pemilik modal sebagai pemegang kuasa. Ide demokrasi hanyalah harapan semu, sebab slogan dari dakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat tidak akan pernah terealisasi. Sangat disayangkan, rakyat hanya akan dibutuhkan suaranya ketika pemilihan 5 tahun sekali.

Setelah menjabat para penguasa akan berusaha mengembalikan modal kampanye atau membalas budi para pengusaha yang memuluskan jalannya naik tahta. Tidak heran berbagai kebijakan yang ada tidak untuk kepentingan rakyat. Kemiskinan akan terus terjadi, sementara rakyat kecil akan tetap menderita.

Lalu bagaimana upaya tuntas dalam mengentaskan kemiskinan?

Islam Sebagai Solusi

Islam adalah pedoman hidup yang sempurna. Islam tidak sebatas mengatur ibadah ritual tetapi seluruh aspek kehidupan mulai dari diri sendiri sampai dengan sesama. Begitu pula dalam persoalan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan rakyat. Penguasa dalam Islam memiliki kewajiban mengurus rakyat dengan baik dan tidak menimbulkan kesusahan pada rakyat.

Rasulullah saw. bersabda, 'Imam atau khalifah itu adalah pengurus dan ia bertanggungjawab terhadap urusan rakyatnya''.

Penguasa dalam Islam akan memimpin dengan menggunakan aturan Sang Pencipta. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sebagai kepala negara di Madinah. Masyarakat hidup sejahtera, rukun dan damai meski berasal dari beragam kabilah, suku dan agama. Hal in tentu karena aturan pencipta mampu memberikan keadilan untuk seluruh umat manusia.

Islam menetapkan bahwa layanan pendidikan dan kesehatan adalah kebutuhan pokok rakyat dan menjadi hak seluruh rakyat yang wajib dipenuhi oleh penguasa. Islam memiliki mekanisme untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok tersebut, termasuk sumber dana yang banyak sesuai dengan sistem ekonomi Islam. Adapun mekanismenya sebagai berikut

Pertama, jaminan lapangan kerja untuk setiap rakyat agar bisa menafkahi keluarganya sehingga kebutuhan pokoknya tercukupi. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam Kitab Muqaddimah ad-Dustr Pasal 149, menjelaskan "Negara menjamin lapangan kerja bagi setiap warga negara."

Kedua, negara memastikan stabilitas harga barang sehingga terjangkau oleh seluruh rakyat. Negara juga  memberikan solusi untuk memampukan setiap individu dari rakyat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer, sekunder dan tersier

Ketiga, negara memastikan bahwa harta kekayaan terdistribusi secara adil sehingga seluruh rakyat merasakan kemakmuran. Tidak ada ketimpangan dalam ekonomi. Ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 153, "Negara selalu berusaha memutar harta di antara rakyat dan mencegah adanya peredaran harta di kelompok tertentu."

Keempat, negara mengurusi orang-orang lemah. Dalam Pasal 152 disebutkan, "Negara menjamin biaya hidup bagi orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan atau tidak ada orang yang wajib menanggung nafkahnya. Negara menampung orang lanjut usia dan orang-orang cacat."

Kelima, negara menyediakan layanan bagi seluruh rakyat dengan pembiayaan dari baitulmal. Muqaddimah ad-Dustuur Pasal 148 menyebutkan, "Pembangunan sarana pelayanan masyarakat yang vital seperti jalan raya, masjid, rumah sakit, dan sekolah mendapatkan biaya dari baitulmal."

Pasal 164 , "Negara menyediakan seluruh pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat secara cuma-cuma. Namun, negara tidak melarang rakyat untuk menyewa dokter, termasuk menjual obat-obatan."

Kebijakan pengentasan kemiskinan dalam Khilafah, termasuk penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, dibiayai dari baitulmal, yaitu dari dua bagian. Pertama, bagian fai dan kharaj yang mencakup ganimah, fai, khumus, kharaj, jizyah, dan dharibah. Kedua, bagian kepemilikan umum yang mencakup tambang migas maupun nonmigas, laut, sungai, hutan, padang rumput, dan aset-aset yang diproteksi negara untuk keperluan khusus (Abdul Qadim Zallum, Al-Amwl f Dawlah al-Khilfah). Selain itu, Khilafah juga memungkinkan pembiayaan untuk kemaslahatan rakyat, termasuk pendidikan dan kesehatan, dari wakaf oleh individu penguasa maupun rakyat.

Dengan mekanisme berdasarkan syariat ini, Islam mampu mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Wallahualam bissawab.