Mohon tunggu...
musdalifah
musdalifah Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Mengemukakan opini melalui sudut pandang Islam

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud Pilihan

Gen Z: Harus Melek Politik Islam

25 November 2024   19:34 Diperbarui: 27 November 2024   18:05 62
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Menjelang Pilkada Serentak 2024, generasi Milenial dan Gen Z menjadi fokus utama para calon kepala daerah. Gen Z sebagai generasi muda menjadi lumbung suara para calon kepala daerah. Sebagaimana dilansir dari news.detik.com terdapat 203 juta orang yang terdaftar sebagai pemilih di pilkada serentak 2024. Terdapat 203 juta pemilih, 25,69% di antaranya masuk kategori umur generasi Z atau Gen Z dan 33% merupakan generasi Milenial.

Berbagai upaya untuk menarik suara Gen Z telah dilakukan oleh calon kepaa daerah. Misalnya saja yang dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Luwu Utara, Suaib mansur-Triyono Kusnan. Melalui gerakan G3N SMART, mereka menggalang para Gen Z untuk ikut berpartisipasi pada perhelatan pilkada 2024.

Hal serupa juga dilakukan oleh calon kepala daerah di tempat lain. Begitu juga yang dilakukan oleh KPU, dalam berbagai sosialisasi. KPU memberikan sosialisasi berupa informasi seputar pemilu, hak dan kewajiban pemilih, serta pentingnya memilih pemimpin yang tepat. KPU juga membuat duta-duta politik di kalangan Gen Z agar informasi dan wawasan politik dapat sampai pada mereka.

Suara Gen Z dan aktivitas politik bukan hanya sekadar memilih dan dipilih saja.  Jangan sampai Gen Z  hanya terjebak janji manis para politikus. Setelah itu, entah akan kemana masa depan negeri ini. Gen Z kemudian sibuk pada urusannya masing-masing. Gen Z tidak peduli terhadap berbagai kebijakan yang ada, padahal banyak kebijakan yang disahkan justru menyengsarakan rakyat

Demokrasi Sistem Kufur

Pemahaman politik hari ini tentu harus dikembalikan pada pemahaman politik yang benar. Pada kenyataanya politik hanyalah sebuah ajang untuk mencari kekuasaaan, melancarkan usaha, memperkuat posisi dan kedudukan. Tidak heran, beberapa kalangan Gen Z memilih untuk tidak terlibat dalam politik yang diidentikkan dengan sesautu yang kotor. Gen Z seharusnya memahami kondisi politik yang terjadi hari ini adalah akibat dari penerapan sistem yang rusak.

Demokrasi yang begitu diagung-agungkan dapat berjalan dengan baik, nyatanya jauh dari harapan. Memang tidak seharusnya menaruh harapan pada politik demokrasi. Sudah terbukti jargon dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat tidak akan pernah terealisasi. Kesejahteraan hanya untuk pemilik uang dan kuasa. Perlu dipahami, batilnya sistem demokrasi karena berasal dari ciptaan manusia yang lemah dan terbatas.

Lalu bagaimana mungkin dapat membuat aturan untuk dirinya dan manusia lainnya?

Gen Z harus melihat lebih mendalam, bahwa persoalan di negeri yang begitu kompleks berasal dari kerusakan sistem. Berkali-kali ganti kepala negara maupun kepala daerah tetapi masalah pun makin runyam. Karena itu yang harus diganti adalah sistemnya yang rusak. Terus menerus berharap pada sistem demokrasi sama saja dengan membiarkan permasalahan terus terjadi.

Politik Islam

Fenomena apolitis di kalangan Gen Z memang sudah menjadi hal biasa. Perhelatan akbar pemungutan suara lima tahun sekali sudah sering kita saksikan. Pemahaman bahwa politik itu kotor menjadi hal yang wajar. Para politikus memang hanya muncul untuk mencari suara, sementara kebijakan yang dibuat bukan untuk kepentingan rakyat.

Lalu apakah sebagai Gen - Z kita harus acuh terhadap politik?

Dalam bahasa Arab politik berasal dari kata ssa-yassu-siysat[an] yang bermakna: dia mengurusi urusannya (ra' syu'nahu).

Adapun secara istilah politik berarti mengurusi urusan umat, di dalam dan di luar negeri, yang dilakukan oleh negara dan umat. Negara secara langsung mengatur urusan rakyatnya, sementara umat/rakyat melakukan koreksi dan kontrol.

Makna politik dalam Islam adalah mengurusi urusan rakyat. Pemangku kebijakan bekerja berdasarkan hukum Allah dengan mempertanggungjawabkan segalanya pada Allah. Karena itu akan didapatkan kesejahteraan rakyat karena berhukum berdasarkan hukum Pencipta.

Wajib mengganti sistem demokrasi menjadi sistem politik Islam. Sistem politik Islam menggunakan kacamata akidah yang berdasarkan perintah Allah Swt. menerapkan hukum syariat secara kaffah (menyeluruh) di semua level, termasuk negara.

Gen Z yang disebut juga digital native sangat mampu mewujudkan dunia maya sebagai sarana dakwah untuk mengubah dunia.  Bahkan, ia bisa menjadi trendsetter bagi kalangannya untuk hijrah secara total bersama-sama. Karena itu Gen Z tidak boleh terbawa arus dan harus memiliki pemahaman Islam yang kuat. Sebagai Gen Z saatnya memperjuangkan runtuhnya sistem saat ini sekaligus mengembalikan sistem Islam. Karena inilah perjuangan politik yang agung.

Wallahualam

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun