Pro kontra kebijakan Anies Baswedan yang akan kembali menerapkan PSBB ini masih terus dibicarakan oleh publik. Tak cukup hanya publik menengah ke bawah yang akan menerima konsekuensi dan memberikan pernyataan nada protes, kalangan pejabat pun tak jauh berbeda.
Di awal-awal pengumuman Anies Baswedan soal akan kembali menerapkan PSBB, Menko Airlangga langsung memberikan pernyataan nada protesnya. Menko mengaitkan pengumuman Anies yang mendadak memicu IHSG sempat anjlok.
Baca juga: IHSG Rontok, Airlangga Menyalahkan Anies karena Terburu-buru, Bijakkah?
Lain Airlangga lain pula Guburner Jawa Barat, Ridwan Kamil.
"Kalau pengumuman (PSBB) lebih direspons oleh pasar saham yang memang terjadi koreksi cukup dalam. Hampir Rp 300 triliun lari gara-gara statement," begitulah kalimat yang diungkapkan oleh Ridwan Kamil.
Mendadak 300 T pun trending di Twitter. Banyak yang menyalahkan Ridwan Kamil tapi tak sedikit pula yang menyalahkan Anies Baswedan.
Pernyataan hilangya 300 T ini seolah memberikan alarm bahwa Jawa Barat tidak sependapat soal akan kembalinya PSBB seperti PSBB di awal-awal.
Meski kalau melihat cuitan terbaru Ridwan Kamil menyebutkan bahwa tidak ada silang pendapat, namun pernyataan larinya 300 T terdengar sangat jelas.
Sebenarnya permasalahan ini sangat erat kaitannya dengan roda perekonomian yang sedang tidak baik-baik saja akibat hantaman Covid-19 yang juga belum mereda.
Kembali PSBB seperti di awal-awal PSBB silam adalah bentuk lain dari kiamat bagi ekonomi. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Begitu kira-kira ungkapan untuk situasi saat ini manakala PSBB kembali dijalankan seperti sedia kala.
Akhirnya Anies Baswedan menegaskan kembali bahwa PSBB pada 14 September nanti bukan PSBB sama persis dengan PSBB di awal setelah lawan politik dari berbagai kubu seolah ingin menjatuhkan pamornya.
Yah, itu wajar-wajar saja, siapapun pemimpin di negeri ini ingin selalu disebut hero. Mana ada yang mau disalahkan.
Lantas bagaimana pendapat Anies persisnya?
Kalau mendengar pernyataan terbaru Anies, PSBB kali ini sebenarnya akan berbeda dengan PSBB di awal karena tidak ada pelarangan berarti seperti PSBB di awal-awal.
Dulu, PSBB di awal-awal mungkin terlihat sangat ketat, sampai beberapa pusat perbelanjaan dilarang beroperasi. Keluar masuk Jakarta yang semuanya harus ada ijinnya. Dan beberapa kebijakan yang sangat ketat.
Namun dalam pernyataannya, Anies menegaskan bahwa fokusnya adalah perkantoran meski sektor lain juga dibahas namun Anies banyak memberikan pernyataan soal bekerja dari rumah.
"Ketika bulan April, kita semua belum punya pengalaman bekerja dari rumah. Belum punya pengalaman menggunakan masker terus-menerus, belum ada pengalaman untuk jaga jarak. Nah sekarang ini kita sudah melihat banyak tempat-tempat yang sudah bisa melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Ada yang belum."
Sementara pemerintah pusat akhirnya mendukung langkah Anies tapi bukan seperti PSBB di awal-awal karena di PSBB awal lebih ketat dan lebih banyak larangan sampai moda transportasi massal seperti pesawat dan kereta api sempat berhenti beroperasi.
"Kalau soal mendukung PSBB-nya, mendukung. Jadi pemerintah mendukung, pemerintah pusat juga menyadari bahwa di DKI terjadi lonjakan (kasus penyintas COVID-19) cukup signifikan di bulan September ini."
Kegaduhan beda pendapat ini semoga akan menemui titik terangnya dengan dikeluarkannya bentuk peraturan yang ada pasal-pasalnya, ada perincian detil sehingga tidak terjadi interpretasi yang beda-beda seperti yang dikatakan Anies.
Sebagai masyarakat biasa, saya hanya bisa menunggu dan semoga bencana politik dan Covid-19 segera berlalu. Rakyat sehat badannya dan terjamin kesejahteraan ekonominya.
