Syarat pertama ini membuktikan bahwa harusnya Ojol berhak mendapatkan insentif tambahan sebesar 600 ribu perbulan namun kalau yang dilihat hanya pegawai swasta yang mana memiliki tempat kerja pasti dan nyaman di gedung-gedung, maka Ojol gigit jari.
Kedua, penerima insentif ini diproyeksikan kepada 13 juta pekerja di seluruh Indonesia dengan dana 31 triliun rupiah. Sebuah jumlah yang fantastis tapi apakah dari 13 juta ini para Ojol ada di antaranya?
Jumlah pasti pengemudi Ojol di Go Jek tidak bisa dipastikan sebagaimana kebijakan perusahaan terkait jumlah akurat driver yang tidak dapat disebutkan. Pihak perwakilan GoJek hanya menyebut jumlah mitranya berkisar 2,5 juta pada 2019.
Sementara kalau melihat di aplikasi, jumlah pengunduh GoJek Driver ini berkisar 5 juta sedangkan GoCar Driver berkisar 1 juta. Belum driver Grab.
Artinya ada sekitar 5 juta lebih untuk para pengemudi Ojol atau taksi daring di seluruh Indonesia. Sedangkan jumlah penerima insentif hanya 13 juta pekerja. Para Ojol pun pasti bertanya-tanya, apakah mereka semua dapat mendapat insentif tersebut?
Ini tidak hanya terjadi pada insentif tambahan, tapi juga pada bantuan-bantuan sebelumnya. Program Pra Kerja misalnya, di mana tidak semua jobless di Indonesia mendapatkan insentif Pra Kerja karena sistem yang agak ribet.
Bayangkan saja, untuk mengikuti program Pra Kerja saja ada tesnya. Bagaimana dengan para jobless yang tingkat pendidikannya rendah. Atau para jobless yang sudah agak sepuh sehingga masih kudet soal teknologi.
Ketiga, tipe pegawai swasta seperti apa yang akan mendapatkan insentif tambahan? Syarat ketiga ini diakhiri tanda tanya karena pemerintah tidak menjelaskan dengan detail seperti apa kategori-kategorinya.
Pemerintah hanya menyebut pegawai swasta non PNS dan BUMN dengan gaji di bawah 5 juta, aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150.000 per bulan dan diberikan kepada 13 juta pekerja di seluruh Indonesia.
Bagaimana dengan Ojol? Bagaimana dengan freelancer? Bagaimana dengan petani? Bagaimana dengan peternak? Bagaimana dengan nelayan?
Harusnya pemerintah menyebutnya dengan detail agar tidak menimbulkan keraguan. Dan apakah ada tes-tes macam Pra Kerja dan wajib ikut pelatihan online? Semuanya masih tanda tanya.
