Kini Andre dihadapkan oleh perbedaan pendapat dengan Arief Poyuono terutama soal kadrun dan PKI yang dimaksud olehnya. Masalahnya adalah, kenapa justru Andre yang nyaut dan merasa Arief telah berbuat salah?
Bukankah Prabowo sudah tidak begitu dekat lagi dengan PA 212 dan bukankah Prabowo kini sudah duduk nyaman di kursi menteri bersama rezim Jokowi? Tapi kenapa bukan PA 212 yang nyaut, malah Andre Gerindra yang nyaut. Ada beberapa alasan tentunya sampai Andre meminta Arief Puyuono untuk meminta maaf dan memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra soal tanggapannya tentang Kadrun.
Pertama, ungkapan Arief Poyuona dianggap akan menurunkan masa PA 212 yang selama ini mendukung Prabowo dalam Pilpres 2019 silam. Meski PA 212 sudah tidak lagi mendukung Prabowo, apa salahnya mencoba merayunya kembali.
Kuantitas dalam sebuah partai itu sangatlah penting, soal kualitas biar nomer belakang. Oleh sebab itu penting pula untuk menggaet seluruh hati masyarakat Indonesia termasuk hati rakyat PA 212.
Arief Poyuono yang terlanjur mengatakan kadrun ini justru akan membuat PA 212 semakin mantap untuk menjauhi Prabowo bahkan bisa juga menjauhi Gerindra. Bagaimana soal Pilkada, Pileg dan elektabilitas partai kedepannya kalau satu-persatu pendukungnya mulai berpindah pilihan?
Kedua, ungkapan Arief Poyuono soal kadrun dikhawatirkan malah akan menjadi senjata adu domba di internal partai Gerindra. Jika hal tersebut sampai memperkeruh suasana partai, bisa-bisa akan muncul dua kubu partai.
Sama persisnya dengan PAN dan PPP yang mana selama ini santer diberitakan negatif karena adanya dualisme dalam tubuh partai. Kalau internal partai saja sudah terpecah belah, bagaimana mereka akan solid menghadapi Pilkada, Pileg dan sejenisnya?
Ketiga, ungkapan Arief Poyuono soal Kadrun dianggap tidak pantas diucapkan oleh seorang tokoh partai karena sangat sensitif dan bisa mempengaruhi kondisi psikologis rakyat yang tersakiti.
Narasi kadrun ini tidak jauh berbeda dengan narasi cebong. Bukannya menyejukkan di tengah masyarakat justru malah akan mengerogoti persatuan antar bangsa.
Tapi karena ini negara demokrasi, terserah orang mau ngomong apa asalkan tidak mengundang ujaran kebencian dan hoaks. Salam perdamaian!
