Untuk menjalankan peran-peran tersebut, pemerintah berupaya mengadakan program-program peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia termasuk di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), seperti WAJAR (Wajib Belajar) 12 tahun, bantuan untuk anak negeri yang kurang mampu dan berprestasi melalui PIP/KIP (Program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar), Sekolah Penggerak, P5BK (Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Budaya Kerja), pembaharuan Kurikulum Merdeka, MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka), bantuan beasiswa LPDP untuk program studi S1-S3, dll.
Namun, semua itu tidak akan berjalan dengan maksimal tanpa adanya kontribusi dari masyarakat. Masyarakat memegang kendali penting terhadap upaya pembangunan kualitas pendidikan, Wajib belajar, PIP/KIP tidak akan berjalan jika warganya abai. Abai di sini maksudnya, masyarakat tidak menganggap isu pendidikan sebagai sebuah hal yang bernilai penting. Hal itu sering terjadi di daerah-daerah pelosok yang mana prioritas utama mereka masih seputar kebutuhan pangan, sehingga kebutuhan anak akan pendidikan cenderung ditinggalkan.
Oleh karena itu, peran kita sebagai masyarakat yang mengetahui informasi ini adalah memanfaatkan program-program “daging” itu sebaik mungkin. Kita juga harus menyebarluaskan informasi ini ke lingkungan sekitar kita, agar semakin banyak orang yang bisa merasakan manfaatnya, sebab pendidikan adalah aset utama untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang.Efek pendidikan mungkin tidak instan layaknya orang bekerja mendapat upah, namun setiap ilmu yang seseorang dapatkan melalui pendidikan adalah amunisi yang membekalinya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Dengan pendidikan, nilai seseorang akan bertambah, baik inteligensi maupun karakternya, dengan bekal tersebut bukan lagi ia yang mengemis-ngemis pekerjaan, tapi pekerjaanlah yang membutuhkannya. Semakin banyak masyarakat yang melek akan pendidikan, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat di masa depan.
