Pernahkah kamu jalan-jalan ke desa? Atau mudik pulang kampung? Sadarkah, di desa-desa yang kita kunjungi itu seringkali kita jumpai perbedaan yang drastis antara pendidikan di desa dengan pendidikan di kota tempat kita tinggal. Tapi… kenapa begitu ya?
Pendidikan di kota dengan pendidikan di desa terutama daerah pelosok umumnya mempunyai perbedaan yang signifikan. Dari tampak bangunan sekolahnya, fasilitas-fasilitas yang dimiliki, tingkat kecerdasan siswa-siswanya, kualitas pendidikan pelosok dengan kota bisa sangat jauh bagaikan emas dan besi.
“Itu mah jelas dong salah pemerintah!”
Eits, tunggu dulu. Memang benar pemerintah berperan besar terhadap kualitas dan pembangunan pendidikan bangsa, tapi apa iya semuanya tergantung sama pemerintah? Emang apa aja sih peran pemerintah dalam pendidikan?
Peran pemerintah terhadap pendidikan bangsa:
- Pemerintah sebagai pelayan masyarakat
Pemerintah memiliki kewajiban untuk melayani segala kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan pendidikan.
- Pemerintah sebagai fasilitator
Pemerintah mempunyai peran sebagai fasilitator, yaitu sebagai penyedia tempat/penyedia fasilitas untuk terselenggaranya pendidikan.
- Pemerintah sebagai pendamping
Pemerintah juga bertugas untuk mendampingi, menerima keluhan masyarakat, untuk fasilitas, sarana prasarana, maupun kualitas pengajarannya, sehingga masyarakat bisa merasakan pemerintah berpihak dan selalu ada untuk mendampingi mereka untuk memperoleh jawaban atas keluhan yang mereka rasakan mengenai pendidikan yang ada di daerahnya masing-masing.
- Pemerintah sebagai mitra
Pemerintah berperan sebagai mitra yaitu pemerintah menjadi jembatan/rekan kerjasama antara pihak sekolah, swasta, dan masyarakat.
- Pemerintah sebagai penyandang dana
Pemerintah sebagai penyandang dana yaitu pemerintah memberikan bantuan dana kepada instansi sekolah serta memberikan dana kepada sumber daya masyarakatnya (siswa) langsung yang membutuhkan.
Untuk menjalankan peran-peran tersebut, pemerintah berupaya mengadakan program-program peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia termasuk di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), seperti WAJAR (Wajib Belajar) 12 tahun, bantuan untuk anak negeri yang kurang mampu dan berprestasi melalui PIP/KIP (Program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar), Sekolah Penggerak, P5BK (Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Budaya Kerja), pembaharuan Kurikulum Merdeka, MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka), bantuan beasiswa LPDP untuk program studi S1-S3, dll.
Namun, semua itu tidak akan berjalan dengan maksimal tanpa adanya kontribusi dari masyarakat. Masyarakat memegang kendali penting terhadap upaya pembangunan kualitas pendidikan, Wajib belajar, PIP/KIP tidak akan berjalan jika warganya abai. Abai di sini maksudnya, masyarakat tidak menganggap isu pendidikan sebagai sebuah hal yang bernilai penting. Hal itu sering terjadi di daerah-daerah pelosok yang mana prioritas utama mereka masih seputar kebutuhan pangan, sehingga kebutuhan anak akan pendidikan cenderung ditinggalkan.
Oleh karena itu, peran kita sebagai masyarakat yang mengetahui informasi ini adalah memanfaatkan program-program “daging” itu sebaik mungkin. Kita juga harus menyebarluaskan informasi ini ke lingkungan sekitar kita, agar semakin banyak orang yang bisa merasakan manfaatnya, sebab pendidikan adalah aset utama untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang.Efek pendidikan mungkin tidak instan layaknya orang bekerja mendapat upah, namun setiap ilmu yang seseorang dapatkan melalui pendidikan adalah amunisi yang membekalinya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Dengan pendidikan, nilai seseorang akan bertambah, baik inteligensi maupun karakternya, dengan bekal tersebut bukan lagi ia yang mengemis-ngemis pekerjaan, tapi pekerjaanlah yang membutuhkannya. Semakin banyak masyarakat yang melek akan pendidikan, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat di masa depan.
