Muhammad Mawardi: Kasihan Masyarakat Kalteng Selalu Terganggu Listrik Padam

[caption caption="Anggota DPD dapil Kalteng . H. Muhammad Mawardi,M.M.,M.Si.foto murdjani"][/caption] Menjadi Senator atau anggota DPD RI, dia salah satu orang yang agak gelisah karena ada satu persoalan yang belum teratasi di daerah pilihan (dapil) dia berada, yaitu Kalimantan Tengah (Kalteng), soal sering terjadi pemadaman listrik.

Soal listrik padam tidak dialami oleh Palangkaraya sebagai ibukota provinsi saja, tapi beberapa kabupaten di wilayah ini. Masyarakat di wilayah ini terpaksa harus biasa dengan kondisi listrik padam, waktunya tidak setengah jam, melainkan enam jam sampai dua belas jam. Dengan

Waktu pemadaman tidak kenal siang atau malam.

“Padam listrik itu tidak lagi mengenal cuaca, biasanya terjadi pemadaman saat hujan dan petir saja,  sekarang ini cuaca  tidak hujan juga padam, “ kata Senator dapil Kalteng  Muhammad Mawardi saat penulis berbincang dengan senator ini soal yang prioritas dengan waktu cepat bisa diselesaikan di Kalteng adalah soal listrik.

Selama masih PLN yang memegang soal penyediaan listrik di Kalteng, selama itu juga listrik itu tidak bisa teratasi secara normal.

 “Bagaimana bisa teratasi listrik tidak padam lagi, karena PLN di daerah ini benar-benar tidak mampu mengatasi persoalan byarpet akibat sarana untuk meningkatkan daya listrik belum ada.

Sehingga sekarang ini di Palangkaraya saja, agar terpenuhi daya listriknya, meminta ke provinsi tetangga, Kalsel. Sementara Kalsel sendiri kurang juga dayanya dengan sering mengalami pemadaman bergantian.

Jadi, lebih menyedihkan jika di Kalsel ada gangguan pusat tenaga listriknya, Kalteng terikut pengaruh kena padam listrik.

Bahayanya, jika terjadi pemadam listrik saat musim panas, maka di beberapa tempat sering terjadi kebakaran, maklum bahan bangunan rumah di Palangkaraya, misalnya banyak terbuat dari kayu.

Saat listrik padam, masyarakat biasanya menggunakan lilin untuk penerangan sementara karena lengah, lilin jatuh ke tempat mudah terbakar. Disinilah sering terjadi kebakaran yang api dengan cepat menyebar ke sekitarnya.

“Kadang kita juga ngiri dengan masyarakat di Jakarta ini atau di Pulau Jawa, karena byarpet tidak sesering dialami oleh masyarakat di Kalteng. Yah, itulah nasib orang daerah yang selalu kekurangan beda dengan di Pulaui Jawa,” ucap Mawardi dengan suara lirih.

Baginya, setelah melihat kondisi di Kalteng yang kini banyak mati listrik daripada hidupnya, maka solusi adalah PLN harus merelakan membuka kran agar swasta bisa mengelola daya listrik di daerah ini.

Memang, sih, lanjut Mawardi, investasi listrik ini untuk break event point lama, karena untungnya sedikit.

Tapi, itulah jalan pintas yang bisa dilakukan, sementara PLN sendiri tidak mampu untuk mengadakan gebrakan cepat mengatasi soal pemadaman listrik di Kalteng.

Kerugian dari sering padam listrik di Kalteng itu, selain barang elektronik cepat rusak, juga anak-anak jika sore menjelang malam  terganggu belajarnya.

Mawardi  mantan Bupati Kabupaten Kapuas, Kalteng periode 2008-2013 ini sangat menyayangkan dengan pernyataan  Presiden Joko Widodo agar daerah tidak menghambat program pembangunan listrik 35.000 MW, semestinya dilihat dulu kondisi di daerah, karena sekarang ini peran daerah tidak begitu banyak untuk terlibat melancarkan program itu.

“PLN yang banyak diberikan peran, sementara daerah seperi Provinsi Kalteng, hanya diberi wewenang soal membantu pembebasan sarana lahan dan hal kecil lainnya. Semestinya dilibatkan lebih banyak lagi, sehingga bisa lebih cepat membantu program itu terlaksana,” katanya.

Jika, cara kerja PLN seperti sekarang kini, maka program pembangunan listrik itu bukan dihambat oleh pemerintah daerah tapi ada prosedur yang membuat daerah perannya kecil.

Jadi, yang disentil itu adalah  menteri ESDMnya.

Senator jebolan perguruan tinggi  S  1 Lambung Mangkurat  Kalsel dan S2 di Universitas Krisna Dwipayana ini merasakan ada lagi pembenahan di Kalteng selain PLN, yaitu soal sertifikasi lahan, lain lagi soal rencana pemindahan Ibu Kota Pemerintah RI di Palangkaraya yang awalnya ramai, kini tenggelam lagi.....tapi itu lain waktu dibahas.  

Melihat dari kualitas Mawardi, sebenarnya dia jadi senator sudah teruji di daerah, anak lahir di Amuntai, 5 Juni 1962 sangat banyak makan garam organisai. Seperti pernah jadi Ketua Komisi D DPRD Provinsi Kalteng 2004-2009, Ketua Masyarakat Perhutanan Indonesia Kalteng 1997 sampai sekarang. Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Kalteng 2000-2004, Ketua Pengda PASI Provinsi Kalteng 2005-2010.

Ketua Harian IPSI Provinsi Kalteng 2006-2010, Ketua Pengda Softball 2002-2006.

Juga penghargaan yang diraih, Penghargaan Peningkatan Produksi Beras dan Ketahanan Pangan 2008-2009-2010 dari Presiden RI. Perangkat 6 Kategori Pelayanan Publik Terbaik se  Indonesia 2008 dan 2009 perangkat 4 dari KPK.

Penghargaan Akte Kelahiran Bebas Bea Gratis  dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak 2011. Piagam Adipura dari Menteri Lingkungan Hidup RI 2011.

Pena Emas dari PWI 2011, Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Tingkat Madya.

Kegelisahannya terus berlanjut karena masih banyak aspirasi daerah yang harus diperjuangkan di pusat ini, agar daerahnya bisa maju dan masyarakatnya merasakan kemakmuran diantaranya sekarang ini makmur merasakan listrik tidak banyak padam lagi.