Jumpa Pilkada 2018, Optimisme Masa Depan Demokrasi Indonesia

Empat daerah di pulau Sumatera, dari mulai Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Riau dan Lampung juga memiliki karakter masing-masing dalam pilkadanya, hanya sedikit berbeda yang di Sumatera Utara, karena kehadiran para petarung yang datang dari Jakarta. Keunikan dinamika politik Indonesia mulai terlihat, lewat panggung politik ini di daerah, penulis menganggap bahwa kajian politik lokal akan menunjukkan warna politik Indonesia yang sesungguhnya. 

Menurut Deliar Noer (1983: 6); "politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat". Tentu ini kajian Noer dalam perspektif politiknya bahwa memang politik adalah sebuah aktivitas yang ingin mengubah, mengatur, mempertahankan bahkan menyusun pola-pola politik dalam struktur politiknya, sehingga kekuasaan dapat berjalan secara maksimal, kondisi ini memang akan berlangsung di 17 provinsi maupun kabupaten atau kotanya. Namun perlu di ketahui bahwa politik adalah aktivitas pelaku politik darimana saja asal-usulnya, baik pada petarung politik, pemikir, peneliti dan pada penggiat-penggiat politik di Indonesia serta rakyat pun di sibukkan dalam dinamika politik yang berlangsung.

Perbincangan demokrasi mengenai politik lokal pasca Orde Baru selalu menarik perhatian, karena di saat orde baru, hal ini masih sentralistik, ini karena politik lokal pada masa itu memberikan dampak yang diametral. Keadaaan ini disebabkan oleh keadaan tarik menarik kepentingan pusat dan daerah, ditambah lagi dengan wujud otonomi daerah dan pemekaran daerah (redistricting) serta persoalan timpang tindih daerah yang belum selesai. Hal ini menunjukkan bahwa kajian politik lokal sangat menjadi kajian yang menarik dalam perhelatan pilkada 2018 di negeri ini.   

Leo dan Mohammad juga melihat dalam perspektifnya bahwa "Politik lokal di Indonesia semakin dinamik setelah proklamasi kemerdekaan, ketika kekuatan masyarakat mulai merembes masuk ke lembaga-lembaga formal. Keadaan ini lebih kurang merupakan legasi positif dari rancangan kolonial Belanda untuk menyediakan kesempatan kepada masyarakat awam terlibat dalam kepolitikan dalam konteks implementasi politik etis. Walhasil, para elit tradisional (bangsawan daerah) harus bersaing dengan masyarakat umum yang juga berusaha keras mendapatkan posisi dalam lembaga-lembaga negara. Selain persaingan antara elit tradisional dan masyarakat awam yang mengemuka pascaproklamasi, masalah etnisitas juga menonjol dalam kerangka nation-building di Indonesia (Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff: Jurnal Ilmu Politik, Edisi 21, 2010).

Leo dan Mohammad bahkan menerjemahkan politik demokrasi lokal sebagai bagian dari munculnya politik indentitas daerah-kesukuan dan mulai berakhirnya hegemoni raja-raja lokal yang di pelihara para kolonial sejak lama. Olehnya itu ada politik rasional dan gerakan rakyat mulai memiliki hak yang sama dalam setiap pesta politik lokal di daerah-daerah, lambat laun politik lokal mulai bergeser dari setiap perhelatan politiknya, dari politik lokal indentitas ke politik lokal rasional, dari politik idealis menjadi politik pragmatis dan dari Politik lokal pembodohan menjadi politik lokal mencerdaskan serta dari politik ide-ide menjadi politik program-program.

Disinlah kita melihat kenyataan politik lokal yang akan merubah suasana, tergantung dari sejauhmana pembelajaran politik yang terjadi di daerah setempat, hadir para kandidat-kandidat potensial bangsa di beberapa daerah menjadi kajian dan pelajaran penting bagi daerah-daerah lain. Jawa Timur dan Jawa Tengah adalah muncul tokoh-tokoh hebat di negeri ini, bukan lagi citra yang di munculkan, tetapi mereka mulai menawarkan segudang program nyata, ini menunjukkan bahwa politik lokal kita di negeri ini mulai membaik dan subur dalam penciptaannya.

Penulis optimistis bahwa demokrasi di negeri ini lebih membaik dan akan melahirkan para pemimpin daerah mulai dari Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil Walikota dan Gubernur-Wakil Gubernur 2018 yang lebih baik. Inilah masa depan demokrasi Indonesia yang pantas kita optimis, jumpa pilkada 2018 berdampak jumpa pileg dan pilpres 2019 yang juga lebih baik. Karena rasa Pilkada kita mencari pemimpin daerah terus melahirkan pemimpin nasional kita yang jauh lebih baik, semoga kita berjumpa dipilkada 2018 ini terus mengajarkan kita menuju pemilu dan pilpres 2019.