Reshuffle kabinet, pergantian menteri baru yang telah diumumkan pada hari Rabu 15 Juni 2022, menjadi sorotan politik, tujuan dari penggunaan hak preogratifnya Presiden.
Menghubungkan dinamika politik yang kontras sedang berkembang. Di masa pemerintahan tahun ketiga, dua tahun  menjelang pemilu 2024.
Masuknya ketua umum (ketum) dari Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan (Mendag) yang baru menggantikan posisi Muhammad Lutfi.
Membuat komposisi kabinet lengkap sudah dari keterwakilan partai politik, selain dari Demokrat dan PKS yang tetap eksis bertahan sebagai partai oposisi (oposan).
Masuknya Zulkifli Hasan ketum PAN menambah deretan nama menteri yang menduduki posisi prestesius jajaran eksekutif, yang langsung diisi oleh ketua umum partai..
Prabowo Subianto (Gerindra), Muhaimin Iskandar (PKB), Airlangga Hartarto (Golkar), Suharso Monoarfa (PPP). Lima ketua umum jadi menteri dalam kabinet Jokowi. Sekarang.
Lantas memunculkan persepsi dan pertanyaan akan itikad sebenarnya dari Reshuffle ketiga kali ini, tujuan dari perombakan kabinet Tabu pahing kemarin.
Reshuffle kali ini mungkin saja langkah catur Jokowi melihat fenomena yang terjadi, menjawab ragam persoalan, dinamika politik, realisasi pembangunan, atau langkah tatktis politik kedepannya.
Pasalnya, sensasional politik jelang pilpres sudah semarak digaungkan, pertemuan para elit mengisyaratkan persiapan kearah itu. Sindir menyindir dan unjuk jari bakal maju dalam bursa kandidat capres.
Selain itu situasi kondisi yang panas, geopolotik dunia yang tegang. Karena perseteruan Rusia dan Ukraina, perang dagang Cina dan Amerika. Isu hangat dunia sekarang menimbulkan rentetan dampak global yang meluas.
Sisi lain keterpurukan bangsa kita khususnya masyarakat, imbas virus corona yang belum seratus persen pulih untuk bangkit seperti sedia kala.
Fenomena yang dirasakan sekarang menjadi tantangan besar pemerintah pada sisa waktu pemerintahan yang sekarang untuk menuntaskan permasalahan yang terjadi.
Hak preogatif (mutlaknya) presiden dalam mereshuffle, diharapkan adalah jawaban dari persoalan-persoalan yang terjadi. Semoga keberpihakan lebih tertuju kepada rakyat
Karena ditengah hangatnya situasi politik nasional dan panasnya kondisi dunia yang berekembang. Pemerintahan sekarang dihadapkan pada kondisi yang berat, realitas pengaruh yang membuat pemerintah berada pada posisi ini.
Intervensi parpol pendukung, etos kerja dalam menteri dalam kabinet, dan citra positif pemerintah selanjutnya dimata rakyat tentunya.
Menjaga namanya demi mewujudkan visi nawacita benar-benar dapat terealisasi. Membangun monument diri yang baik khusus bapak Presiden dimata rakyat.
Seperti tindak lanjut program besar Presiden. Rencana pembagunan ibu kota baru, misalnya. Ditakutkan tertunda atau terkendala karena banyaknya variabel permasalahan yang diawali karena kondisi politik jelang pemilu.
Bisa jadi Reshuffle merupakan skema politik dalam bahasa permainan adalah langkah catur politik Jokowi, sikap antisifatif. Mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang sedang berkembang atau kemungkinan yang bakal terjadi.
Hipotesis lain, versi awamologi penulis. Jokowi cerdas, dimasa kepemimpinannya yang tidak lama lagi yakni citra dirinya. Yang diketahui jabatan presiden hanya dibolehkan selama dua periode yang tertuang dalam konstitusi yang berlaku.
Artinya sikap Jokowi berpengaruh besar dalam perkembangan pemerintahan selanjutnya. Atau bisa jadi Jokowi dalam karir politik memiliki peranan penting, penentu arah kebijakan politik kedepannya.
Sebagai king maker. Pedoman para parpol atau elit politik untuk bergerak. Dengan menyematkan atau bernaung dalam nama besarnya.
Hal ini dapat dilihat sikap bapak Jokowi belum secara terang-terangan dalam bermonuver politik, cenderung bersikap netral. Tidak mendukung kubu si Anu dan sih Anu secara vulgar. Meski dalam bendera parpol yang sama.
Serta terlihat juga dalam koalisi, komposisi kabinet. Lima menteri yang keterwakilan parpol pendukung adalah tokoh teras parpol ditunjuk sebagai menterinya. Ketua umum langsung.
Nah, bisa saja masuknya petinggi parpol ini adalah langkah taktis politik Jokowi. Selain meredam gesekan politis, citra kerjasama multi backgraund, cerminan harmoni ditengah perbedaan.
Yakni strategi untuk memberikan pemahaman kepada publik, sinergitas para elit parpol berkerja atas nama bangsa. Atau menjadi siasat terjitu, untuk dilihat oleh rakyat.Â
Gi nih loh pencapaian mereka jadi menteri, hasil kerjanya. Rakyat bebas untuk menilai, berhasil atau tidak amanah yang diamanahkan. Entahlah.
Dengan masuknya Zulkifli Hasan dari pentolan Partai Amanat Nasional (PAN) yang sebelumnya merupakan bagian dari parpol oposan, mendag yang baru. Merapat dalam koalisi Jokowi.
Tentunya harapan besar tertumpu pada Pak Menteri. Menjawab seabrek permasalahan yang sedang terjadi, seperti permasalahan minyak goreng, kenaikan harga kebutuhan pokok menanti biah tangan dan ide cemerlang Bapak.
Untuk mengentaskan persolan yang mungkin belum terentaskan oleh Mendag sebelumnya. Dan pembuktian amanah memang benar pada orang tepat.
Karena seabrek persoalan ini menentukan citra positif Parpol serta image pemilu 2024. Ketimbang jadi menteri hanya untuk mencari point tertentu, masuk zona nyaman.Â
Atau sekedar mendulang suara parlement 4% terhindar dari kebijakan  Parliamentary Threshold. Dan semoga amanah Pak.
Salam
