Demokrasi Tanpa Penyeimbang, Siapakah Oposisi yang Sesungguhnya?

Menyimak paparan Fahri Hamzah yang sering disingkat FH, dalam sebuah tayangan acara ILC. Ada beberapa point penting yang disamapaikan, yang bisa dijadikan rujukan dalam mengartikan arti kata oposisi dalam kerangka demokrasi.

Bahwa, oposisi bukan dalam artian yang selalu tertuju suara parpol di parlemen, suara pengusung/koalisi. Tapi kepada integritas para individu-individu yang berada dibangku kewenangan. 

Artinya, kembali sikap dan tindakan para wakil rakyat, terlepas perahunya apa, benderanya apa, harus dikesampingkan bila kebijakan pemerintah tidak sejalan dengan konstitusi yang ada.

Hal ini, menurutku pernyataan Fahri Hamzah sangat menarik untuk dihubungkan dengan dinamika pemerintahan jilid II priode 2019-2024. Bila semua diam, tanpa adanya sebuah perbantahan yang konstruktif, siapa lagi pihak yang kompeten yang akan menyuarakan suara rakyat di Negara kita.

Menjadi oposisi jalanan seakan tak layak untuk dikumandangkan, jika hanya dalam garis penonton yang bersorak-sorai diluar arena. Kemungkinan yang sangat kecil untuk didengar atau diperhatikan. 

Bahkan bisa menjadi sasaran/target untuk diciduk, bila getol berbicara diatas mimbar jalanan. Kebebasan menyampaikan aspirasi seakan dalam kecemasan.

Jika formula oposisi pasca bergabungnya gerindra dalam cabinet, persentase kekuatan seakan terbagi. Semakin merucutnya barisan/pihak yang kental akan berlawanan dengan pemerintah. Hanya ada 3 Parpol yang tidak tergabung di dalam cabinet, Demokrat, PKS, dan PAN.

Timbul sebuah pertanyaan, mampukah mereka memainkan fungsi di parlemen? Jika sistem voting masih berjalan. Suara terbanyak masih dijadikan acuan dalam mengesahkan kebijakan, termasuk rancangan perundang-undangan nantinya.

Sebuah harapan dan diharapkan, oposisi bukan hanya dalam tataran perahu yang kita tumpangi, atau bendera yang mengantarkan ke senayan. Tapi, prinsip diri pada individu yang berani menyatakan benar itu benar, salah itu salah.

Salam