Korelasi Tingkat Pendidikan Caleg dan Harapan Masyarakat Selaku Pemilih

Dalam kehidupan normal ada juga didapat bahwa ada orang-orang yang tidak sekolah formal punya karakter baik. Hal ini setelah dikaji lebih dalam ternyata ada pengaruh lain yang membuatnya berkarakter baik.

Aspirasi anggota dewan yang telah disahkan undang-undang untuk diberikan kepada rakyat sebagai konstituen, dikhawatirkan akan merugikan negara apabila dikelola oleh orang-orang yang tidak punya kredibel. 

Aspirasi ini diberikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam bentuk apa saja yang membawa asas manfaat kepada masyarakat.

Sering desas-desus terdengar bahwa penyaluran dana aspirasi anggota DPR kepada rakyat mengalami masalah yang luar biasa. Apakah ini disebabkan oleh faktor sumber daya manusia (SDM) anggota DPR yang dipilih berdasarkan tingkat kepopuleran, bukan pada kemampuan berpikir dan menganalisis rancangan pembangunan?

Mandeknya Penyusunan Undang-undang

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah sebuah lembaga legislatif yang terhormat. Tugas utama dari lembaga tersebut adalah mengawasi jalannya pemerintahan (yudikatif) dan menentukan arah pembangunan negara. 

Tugas mengawasi pemerintahan tentunya membutuhkan orang-orang yang punya kualifikasi pendidikan menjanjikan dan terpercaya.

Berkaitan dengan penyusunan undang-undang, di tangan dewan perwakilan rakyatlah semua undang-undang lahir. Sebagai penghasil produk aturan untuk kemaslahatan negeri yang akan dijadikan acuan oleh pemerintah harus betul-betul perfek. 

Di mana pun di dunia ini, setiap produk hukum yang dihasilkan harus melibatkan pakar tertentu. Pakar-pakar tersebut tidak diturunkan dari langit, akan tetapi ditempah dan diproses melalui jalur pendidikan formal.

Selanjutnya, apabila orang-orang yang tidak punya kualifikasi pendidikan bagus, hal ini dikhawatirkan tidak tercapainya target yang diharapkan. Apabila produk undang-undang tidak dapat dihadirkan secara tepat, maka dipastikan pembangunan akan mengalami hambatan. Bila hal ini berkelanjutan lagi-lagi masyarakat yang mengambil risiko dari permasalahan tersebut. 

Pertumbuhan mata rantai kasus tersebut bermula dari terpilihnya orang-orang yang tidak punya sumber daya yang mumpuni menjadi anggota dewan. Dengan demikian pendidikan formal memegang peranan terhadap keberlangsungan pendidikan saat ini.