Kementerian Agama di Tangan Seorang Militer

Pagi hari ini, nama-nama menteri, pembantu Presiden Jokowi sudah diumumkan. Masih dipertahankan wajah-wajah lama, walaupun lebih banyak wajah baru mengisi jajaran di kabinet baru, yang dinamai dengan Kabinet Indonesia Maju.

Adalah menarik, bahwa dalam momen pengumuman menteri-menterinya yang akan bertugas di Kabinet Indonesia Maju, Presiden Jokowi mewanti-wanti dengan beberapa pesan untuk menteri-menterinya.

Pesan Presiden Jokowi, yang kemudian dikenal dengan 7 Perintah Presiden untuk Kabinet Indonesia Maju, adalah: 

1. Jangan korupsi, ciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi.
2. Tidak ada visi misi Menteri. Yang ada visi misi Presiden - Wakil Presiden.
3. Kerja cepat, kerja keras, kerja produktif.
4. Jangan terjebak rutinitas yang monoton.
5. Kerja berorientasi pada hasil nyata. Tugas kita tidak hanya menjamin "sent", tapi "delivered".
6. Selalu cek masalah di lapangan, dan temukan solusinya.
7. Serius dalam bekerja. Yang tidak bersungguh-sungguh, dipastikan dicopot .

Selain itu, salah satu yang juga menarik adalah sosok yang diberi amanah sebegai Menteri Agama. Menteri Agama ini akhirnya [kembali] dijabat oleh seorang yang berlatar belakang militer (TNI), yaitu Jenderal TNI (Purn.) Fachrul Razi.

Menarik, karena selama ini, ada stigma bahwa Kementerian Agama hampir selalu dipimpin oleh figur atau sosok yang berasal dari partai politik, dua ormas Islam besar, NU dan Muhammadiyah, atau paling tidak, berlatar akademisi.

Jenderal TNI (Purn.) Fachrul Razi (lahir di Banda Aceh, Aceh Darussalam, 26 Juli 1947; umur 72 tahun) adalah salah satu tokoh militer Indonesia. Fachrul Razi, lulusan Akademi Militer 1970 ini berpengalaman dalam bidang infanteri. Jabatan terakhir jenderal bintang empat ini adalah Wakil Panglima TNI.

Dalam sejarah Kementerian Agama dipimpin oleh seorang Menteri yang berlatar belakang militer sebenarnya bukan kali pertama ini. Kementerian Agama pernah dipimpin oleh seorang yang  berlatar belakang militer. 

Adalah Laksamana Muda TNI (Purn.) dr. H. Tarmizi Taher pernah menjabat sebagai Menteri Agama yang berlatar belakang militer (TNI AL) periode 1993 - 1998. 

Bahkan, sebelumnya, dengan latar belakang yang sama, masih pada zaman orde baru, adalah Jenderal TNI (Purn.) H. Alamsyah Ratoe Perwiranegara  pernah juga menjabat sebagai Menteri Agama (1978 - 1983).

Menariknya, sebelum diangkat Menteri Agama, Tarmizi Taher pernah menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama selama lima tahun.

Selama menjabat Menag, dua inisiatif dan warisan penting Tarmizi Taher adalah pengembangan Siskohat (sistem komputerisasi haji terpadu), dan pembentukan Dana Abadi Umat (DAU).

Selain itu, yang juga penting dari peninggalan Tarmizi Taher, adalah pengkaderan dalam kepemimpinan di Kementerian Agama dengan mengadakan rekuitmen Calon Pegawai Pencatat Nikah (CPPN).

Tujuan program CPPN ini adalah mengkader dan mencetak calon pejabat yang akan memimpin unit yang menjadi ujung tombak dan terdepan yang merefleksikan wajah Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dalam pelayanan masyarakat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, atau secara luas, mengisi kepemimpinan struktural di Kementerian Agama.

Warisan program strategis Tarmizi Taher ini terbukti sangat signifikan, berhasil guna dan dirasakan manfaatnya sampai sekarang di Kementerian Agama.

Dengan melihat ini, sebenarnya bisa dikatakan bahwa Kementerian Agama dipimpin oleh seorang yang berlatar belakang militer tidak masalah, tidak perlu kaget, dan apalagi khawatir.

Kementerian Agama dalam kendali kepemimpinan seorang berlatar belakang militer adalah [bisa jadi] prospek yang baik dan sangat signifikan untuk sekarang ini.

Ada beberapa alasan yang bisa diungkap. Antara lain bahwa ciri khas dan karakter kepemimpinan ala militer adalah ketegasan, kedisiplinan, profesionalisme, integritas, loyalitas, semangat kerja sama dan kebersamaan (korsa).

Selain itu, kondisi intern dan ekstern Kementerian Agama [dan bangsa ini] tengah menghadapi realitas kehidupan beragama dan berbangsa [yang bisa dibilang] dalam kondisi terkoyak dan terbelah, akibat sedikit banyak terpapar radikalisme dan ekstremisme yang sudah mengkhawatirkan dan lumayan kronis.

Kementerian Agama hari ini bisa dibilang membutuhkan tangan dingin kepemimpinan seorang Menteri yang berlatar belakang karakter dan ciri khas sistem militer dan komando.

Pada titik inilah, barangkali adalah penting, strategis, dan signifikan sosok dan pigur Jenderal TNI (Purn.) Fachrul Razi sebagai Menteri Agama dan komandan di Kementerian yang memliki motto"Ikhlas Beramal" ini.

Sampai di sini, tak perlu ada tanya, misalnya, apakah di antara menteri-menteri, termasuk Menteri Agama, yang baru diangkat itu sesuai ekspektasi dan harapan publik selama ini? Biarkan waktu dan semesta raya yang akan berbicara.

Karena, di samping, pengangkatan menteri itu adalah hak prerogatif dan [katakan] ijtihad subyektif seorang presiden, juga jabatan menteri adalah jabatan politik, dan bukan jabatan karir.

Yang namanya ijtihad, kalau benar dan tepat maka mendapat dua pahala [nilai kebaikan], dan kalau pun salah, maka tetap mendapat satu pahala [nilai kebaikan].

Dalam ranah politik, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin saja terjadi. Dan dalam politik itu tidak ada lawan dan kawan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan. Contoh yang paling nyata, adalah bergabungnya Prabowo Subianto dalam pemerintahan Jokowi, dan diangkat sebagai Menteri Pertahanan. Maka, bersikaplah rileks jika berkaitan dengan ranah politik.

Yang jelas, selamat datang Pak Jenderal TNI (Purn.) Fachrul Razi di rumah besar umat beragama, Kementerian Agama.

Dengan harapan, semoga Kementerian Agama di tangan pemimpin seorang militer menjadi lebih baik dan betul-betul semakin dirasakan pelayanannya untuk kemaslahatan umat, bangsa dan negara.