Insentif Pajak Terbaru: Membongkar Diskon PBB untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan (B3)

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru-baru ini mengeluarkan peraturan terkait potongan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129 Tahun 2023. 

Peraturan ini berlaku efektif sejak 1 Januari 2024 dan dirancang untuk memberikan kemudahan pengurangan PBB bagi sektor Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan (PBB B3) yang mengalami bencana atau kerugian selama 2 tahun berturut-turut.

Rincian Aturan Baru:

1. Penyempurnaan Aturan dan Cakupan Penerima Diskon:

   • PMK 129 Tahun 2023 adalah penyempurnaan dari PMK Nomor 83 Tahun 2017.
   • Penyempurnaan meliputi:
     • Penyesuaian objek pajak: PBB B3 yang terdampak bencana alam atau mengalami kerugian selama 2 tahun berturut-turut.
     • Penambahan saluran elektronik: Wajib pajak dapat mengajukan dan menyelesaikan permohonan pengurangan PBB secara elektronik.
     • Pemberian pengurangan PBB secara jabatan: Pemerintah dapat memberikan pengurangan PBB tanpa perlu diajukan oleh wajib pajak.

2. Syarat dan Ketentuan Wajib Pajak yang Bisa Mengajukan Diskon:

   • Wajib pajak yang memiliki tunggakan PBB dapat mengajukan pengurangan PBB dengan beberapa ketentuan, seperti mengalami kerugian komersial dan kesulitan likuiditas selama 2 tahun berturut-turut.
   • Permohonan harus diajukan pada tahun yang sama dengan kejadian.
   • Tidak memiliki tunggakan PBB (dihilangkan pada PMK baru).

3. Perubahan Penilaian dan Besaran Diskon PBB:

   • Penilaian permohonan pengurangan PBB berdasarkan aktiva lancar, bukan kas yang diperoleh dari kegiatan usaha.
   • Kewenangan penentuan diskon hingga 100% dilimpahkan kepada Kepala Kanwil DJP.
   • Besaran pengurangan PBB ditetapkan, seperti paling tinggi 75% untuk kondisi tertentu, dan paling tinggi 100% untuk bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

4. Jangka Waktu Pengajuan Pengurangan PBB:

   • Jangka waktu pengajuan pengurangan PBB berbeda untuk kondisi tertentu dan bencana alam.
   • Contoh: 3 bulan sejak diterimanya SPPT untuk kondisi tertentu.

5. Syarat dan Cara Pengajuan Pengurangan PBB:

   • Pengajuan dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
   • Satu permohonan berlaku untuk satu SPPT/SKP/STP PBB.
   • Dapat diajukan secara langsung, via pos, atau secara elektronik dengan dokumen pendukung.

Contoh Kasus Perhitungan Pengurangan PBB:

1. Kasus:

   • Sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit mengalami kerugian komersial dan kesulitan likuiditas selama 2 tahun berturut-turut (2022 dan 2023).
   • Ingin mengajukan pengurangan PBB untuk objek pajak PBB B3 dengan NJOP sebesar Rp 100.000.000.
2. Perhitungan:

   • Besaran pengurangan PBB: 75% (karena kondisi tertentu).
   • Jumlah pengurangan PBB: 75% x Rp 100.000.000 = Rp 75.000.000.
   • PBB yang harus dibayarkan: Rp 100.000.000 - Rp 75.000.000 = Rp 25.000.000.

3. Kesimpulan:

   • Perusahaan perkebunan kelapa sawit hanya perlu membayar PBB sebesar Rp 25.000.000 setelah mendapatkan pengurangan PBB sebesar Rp 75.000.000.

Informasi Tambahan:

• PMK 129/2023 juga mengatur pengurangan PBB akibat bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
• Besaran pengurangan PBB untuk bencana alam atau sebab lain yang luar biasa dapat mencapai 100%.
• Wajib pajak yang ingin mengajukan pengurangan PBB harus menyertakan dokumen pendukung, seperti laporan keuangan, surat keterangan dari lembaga terkait, dan sebagainya.

Informasi Lebih Lanjut:

Informasi lebih lanjut terkait PMK 129/2023 dapat diperoleh di:

• Website Kementerian Keuangan
• Website Direktorat Jenderal Pajak