Mohon tunggu...
Muhlis Lamuru
Muhlis Lamuru Mohon Tunggu... Guru - Penting tak Penting

Lahir di sebuah Dusun terpencil di Kab. Bone, Sulawesi-Selatan. Namanya, Dusun Masumpu, Des. Massengrengpu, Kec Lamuru. Dusun tersebut baru dialiri listrik PLN pada pertengahan tahun 1999. Muhlis Lamuru menghabiskan masa kecil di Kampung halaman dan bersekolah di MI 43 Pising (Masumpu) dan SLTP di Kecamatan sebelum hijrah ke Kota Makassar melanjutkan pendidikan menengah. Sejak 2004 hijrah ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan Tinggi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan, tahun 2010 mencoba mengadu nasib n memulai hidup baru di Ibu Kota Jakarta.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Lemahnya Komunikasi Kita

16 April 2020   16:54 Diperbarui: 16 April 2020   17:01 55
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Namun kebijakan itu belum juga berlaku, Pelaksana Menteri Perhubungan Luhut Binsar Pandjaitan sudah menganulirnya. Sebetulnya pertentangan kebijakan antar instansi pemerintah seharusnya tidak perlu terjadi mengingat para pimpinan instansi itu adalah pembantu presiden. 

Dua menteri diangkat langsung oleh presiden dan gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah. Tujuan aturan yang mereka buat juga sama serta mereka tinggal di lokasi sama.

 Dengan posisi tersebut mereka tidak ada alasan untuk membuat kebijakan yang saling bertentangan. Persoalan seperti ini tentu mudah diantisipasi dan jika sudah terjadi tidak sulit untuk diselesaikan. Mereka hanya perlu meluruskan niat dan berkomunikasi lebih intens agar mereka bisa membuat aturan yang lebih bagus dan lebih tepat sasaran.

Informasi yang tidak satu sumber adalah persoalan lain yang sering kita hadapi dalam penanganan Covid-19. Contoh paling kasat nyata telihat ketika Anies pertama kali menyampaikan bahwa ada 115 orang dalam pemantauan dan 32 pasien dalam pengawasan di Jakarta, 01/03/20 lalu. 

Kala itu Anies dibully kiri-kanan, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bahkan geram dengan sikap Anies yang mengumumkan data tersebut. Tidak hanya itu, kita sering mendapatkan informasi yang berbeda antara yang diumumkan oleh Juru Bicara Covid-19 Achmad Yurianto dan informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan Covid-19 belum padu. Para pemangku kebijakan masih jalan sendiri-sendiri.

Akhirnya, kita berharap persoalan-persoalan mendasar ini bisa segera diperbaiki mengingat dalam penanganan Covid-19 ini banyak persoalan lain yang jauh lebih besar ada di depan mata.

Dasan Geria, 15 April 2020

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun