Padahal kondisi guru saat ini sangat memprihatinkan, dipundak mereka dibebankan tanggungjawab berat untuk mendidik anak bangsa, tapi disisi lain kompetensi SDM mereka tidak pernah ditingkatkan apalagi masalah kesejahteraannya tidak pernah menjadi prioritas. Jangan heran banyak generasi muda yang enggan berprofesi sebagai guru dan yang sudah berprofesi sebagai guru juga tidak terdorong untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya sebagai guru. Bahkan pemerintah justru menjadikan guru sebagai tenaga kontrak melalui Program P3K yang setiap 5 (lima) tahun pikirannya akan dikacau mengenai kontrak akan diperpanjang atau tidak. Lebih parah lagi, ternyata masih banyak guru – guru di pelosok daerah terpencil yang sama sekali tidak digaji, padahal anggaran kementerian pendidikan setiap tahun selalu tersisa ratusan milyar. Sebuah paradoks yang memilukan di sebuah negara yang katanya bercita-cita menjadi pusat pendidikan, teknologi dan peradaban dunia.
- Masyarakat dan Aparatur Pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi
Sampai disini malah semakin lucu. Hampir seluruh media mainstream maupun yang non-mainstream, cetak maupun elektronik sepakat memberitakan hal yang sama bahwa korupsi di periode ke-2 rezim Jokowi semakin masif dan parah ditandai dengan Indeks Persepsi Korupsi yang semakin menurun drastis (berada pada point 34 dan peringkat 115 dari 180 negara pada tahun 2022) dengan kata lain kembali ke titik awal ketika Jokowi pertama kali menduduki bangku kepresidenan;
Apakah Jokowi punya komitmen untuk pemberantasan korupsi ? Berdasarkan apa yang diungkapkan Agus Rahardjo selaku mantan Ketua KPK periode 2015-2019 pada program Rosi di Kompas TV pada 30 November 2023 bahwa dirinya pernah diminta Jokowi untuk menghentikan pengusutan keterlibatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat itu, Setya Novanto dalam kasus korupsi E-KTP. Tentunya ini bukan sebuah pernyataan yang mengada-ada, bahkan sangat beresiko. Tapi ketika itu penyidikan tidak bisa dihentikan karena berdasarkan UU KPK lama tidak dikenal adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Setelah itu skenario pelemahan KPK berlangsung dan puncaknya ketika terjadi revisi Undang Undang KPK yang pada akhirnya menjadikan KPK tidak lagi menjadi lembaga independen melainkan sudah menjadi rumpun eksekutif perpanjangan tangan penguasa. Alih-alih mendukung pemberantasan korupsi, Jokowi ditengarai justru menjadi dalang pelemahan KPK.
- Terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia
Faktanya anggaran negara sebagian besar tersedot habis untuk membiayai proyek mercusuar yang sama sekali tidak memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan di luar jawa, yaitu tidak lain adalah Pembangunan Ibukota Nusantara (IKN).
Bukankah yang dituliskan oleh Jokowi adalah pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh pelosok Indonesia ? Lalu kenapa diterjemahkan justru dengan pembangunan hanya satu Ibukota ? Apakah anggaran sebanyak 85 trilyun (dari 466 Trilyun yang direncanakan) tidak lebih bijaksana diberikan untuk mendorong percepatan pembangunan kota-kota yang ada di wilayah Sumatera, Kalimantan dan kawasan Timur Indonesia yang sarana dan prasarananya belum memadai bahkan masih sangat memprihatinkan. Sulit untuk dijelaskan dengan nalar yang sehat, apa motif dan urgensi dari pembangunan IKN. Jokowi menghendaki pemerataan infrastruktur di seluruh Indonesia namun mengalokasikan anggaran negara yang terbatas untuk pembangunan hanya dipusatkan pada satu tempat;
- Indonesia menjadi negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh di Asia Pasifik
Secara harfiah mandiri berarti keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Dalam konteks negara, mandiri berarti suatu negara dapat berdiri sendiri tidak bergantung pada negara lain dalam semua aspek baik politik, ekonomi, ideologi, energi, kebutuhan sandang dll. Negara dikatakan mandiri manakala tidak terbebani dengan hutang yang menghambat alokasi APBN untuk kegiatan produktif, mampu mengelola potensi sumber daya alam serta sumber daya energinya sendiri dengan berbekal kreativitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki.
Apakah syarat dan kondisi ini sudah dipenuhi Indonesia ? Tentunya belum. Per Juli 2024, hutang Indonesia sudah mencapai 8.500 T. Dimana hutang ini mayoritas berasal dari penerbitan Surat Berharga (SBN) sebesar 7.600 T sisanya berupa pinjaman 1.040 T. Demikian pula, Sumber Daya Alam yang merupakan aset negara 75 persennya dikuasai asing dan SDM yang kita miliki sebagaimana telah disinggung diatas didominasi oleh mereka yang berketerampilan rendah yang mayoritas bekerja di sektor informal dengan upah rendah.
Dari aspek ketersediaan sandang, menurut Bank Dunia saat ini harga beras di Indonesia adalah tertinggi di ASEAN mencapai 20 persen lebih mahal dari harga global. Kenapa beras di Indonesia jadi mahal ? sebabnya karena panjangnya rantai pasok, sulitnya petani memperoleh bibit dan pupuk serta banyaknya makelar perantara yang terlibat dalam rantai pasok beras. Bersamaan dengan itu terjadi pula kelangkaan stok beras yang ditengarai akibat faktor iklim, berkurangnya lahan pertanian dan akses pengairan menyebabkan pemerintah mengambil inisiatif untuk membuka kran impor yang sampai dengan Agustus 2024 sudah mengalami peningkatan hingga 121, 34 persen. Harga beras dipasaran mahal tapi ternyata juga tidak berkorelasi dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan petani.
Mahalnya harga beras dalam negeri berdampak serius bagi masyarakat. Lagi lagi Bank Dunia mencatat, saat ini hanya 31 persen penduduk Indonesia yang mampu mendapatkan makanan sehat lantaran sulit membeli makanan bergizi seperti daging, telur, ikan dan sayuran. Harga beras yang tinggi mempersulit konsumen miskin untuk membeli makanan bergizi. Padahal akses terhadap makanan bergizi bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali adalah syarat mutlak pembentukan Sumber Daya Manusia yang sehat, dan SDM yang sehat adalah modal awal membangun kemandirian bangsa.
Apakah mungkin ambisi untuk menjadi negara maju 2045 bisa tercapai disaat mayoritas rakyat justru mengalami kesulitan memperoleh makanan bergizi ? Apakah mungkin impian untuk menjadi negara yang mandiri bisa terwujud jika akses terhadap hak dasar berupa bahan pokok sampai dengan saat ini masih menjadi kendala ? Jokowi menuliskan point terkait “Indonesia menjadi negara Mandiri itu” diawal – awal masa pemerintahannya. Tapi apa yang sudah dilakukan selama hampir 1 dekade dalam rangka mengawal ide tersebut ? Apa yang sudah dilakukan oleh rezim Jokowi untuk mengendalikan rantai pasok bahan pangan, menjamin ketersediaan bibit dan pupuk serta mengupayakan kesejahteraan petani ? Jawabannya adalah Nihil.
- Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia
Secara harfiah barometer adalah alat yang dipakai untuk mengukur tekanan udara, meramalkan keadaan cuaca dan mengetahui ketinggian suatu tempat dari permukaan laut. Selain itu juga dapat dimaknai sebagai tolok ukur, ukuran mengenai baik, buruk dan sebagainya. Adapun pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif (quantitatif change) dan biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan output perkapita;
