2. Disiplin Partai: Partai sering mengatur sikap anggota DPR melalui mekanisme seperti sanksi jika mereka tidak sejalan.
3. Minim Interaksi dengan Konstituen: Beberapa anggota DPR jarang turun ke dapil untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Dampaknya bagi Demokrasi
Ketergantungan pada partai membuat banyak kebijakan lebih mencerminkan kepentingan elite politik dibanding kebutuhan masyarakat luas. Contohnya adalah pengesahan UU yang dinilai lebih berpihak pada korporasi atau kelompok tertentu daripada publik.
Mengembalikan DPR ke Jalurnya
Agar DPR benar-benar menjadi wakil rakyat:
1. Penguatan Peran Dapil: Anggota DPR harus diwajibkan rutin menyerap aspirasi rakyat dan melaporkan kinerjanya secara transparan
2. Reformasi Sistem Kepartaian: Partai politik perlu memperlonggar kontrol atas anggotanya dalam isu-isu yang berkaitan langsung dengan masyarakat.
3. Peningkatan Partisipasi Publik: Rakyat harus lebih aktif menyuarakan pendapat melalui jalur formal seperti audiensi dan petisi.
Kesimpulan
Idealnya, DPR adalah wakil rakyat. Namun, kenyataannya, kepentingan partai sering mendominasi. Demokrasi hanya akan berjalan sehat jika rakyat terus mengawasi dan menuntut akuntabilitas. Pada akhirnya, hanya melalui perbaikan sistem dan peningkatan kesadaran bersama, DPR dapat benar-benar berfungsi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.
