100 Hari Prabowo-Gibran, Menanti Kejelasan Alutsista Terbaru

Dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, perhatian publik tertuju pada beberapa program strategis seperti MBG (Makan Bergizi Gratis) dan swasembada pangan. 

Fokus pada ketahanan pangan dan pemberdayaan sumber daya lokal telah menyedot anggaran besar, menandakan komitmen pemerintah terhadap kemandirian nasional.

Namun, di tengah prioritas ini, pertanyaan muncul mengenai perhatian terhadap modernisasi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista), sebuah elemen penting untuk mempertahankan keamanan dan kedaulatan Indonesia.

Setelah menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan mantan Danjen Kopassus, Prabowo Subianto tentu memahami betul arti penting alutsista dalam konteks geopolitik saat ini.

Dunia tengah menghadapi dinamika global yang kian memanas, dengan konflik yang tak kunjung reda dan ancaman terhadap stabilitas kawasan yang semakin nyata. Dalam situasi seperti ini, modernisasi alutsista bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.

Namun, membangun kekuatan militer tidak hanya soal membeli senjata baru. Pengadaan alutsista memerlukan anggaran yang sangat besar, seperti terlihat dari alokasi untuk Kementerian Pertahanan yang mencapai Rp166 triliun, terbesar di antara kementerian lainnya. 

Selain itu, proses pembelian alutsista tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Dibutuhkan perencanaan matang, negosiasi kontrak yang cermat, dan pengawasan ketat untuk memastikan setiap rupiah yang diinvestasikan memberikan dampak maksimal bagi pertahanan negara.

Modernisasi alutsista juga menyangkut kehormatan bangsa. Setiap keputusan dalam pengadaan harus mencerminkan visi strategis jangka panjang, bukan sekadar memenuhi kebutuhan jangka pendek. (seperti yang ramai pada debat Pilpres)

Oleh karena itu, Prabowo kemungkinan besar akan memanfaatkan pengalamannya untuk memastikan bahwa alutsista yang dibeli tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga relevan dengan kebutuhan operasional TNI.

Dalam konteks ini, pemerintah tampaknya mengadopsi pendekatan bertahap. Fokus pada penguatan industri pertahanan dalam negeri, yang selama ini menjadi salah satu visi Prabowo, bisa menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada impor sekaligus menghemat devisa. 

Kerjasama dengan negara-negara sahabat untuk Transfer of Technology (ToT) juga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan produksi alutsista di dalam negeri, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen alutsista.

Meski alutsista membutuhkan waktu untuk tiba dan dioperasionalkan, kebutuhan ini tidak bisa diabaikan. Di tengah prioritas pada ketahanan pangan dan program-program sosial lainnya, pemerintah tetap perlu menjaga keseimbangan antara pembangunan nasional dan pertahanan negara. 

Dengan demikian, investasi pada alutsista tidak hanya melindungi kedaulatan negara, tetapi juga memberikan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kita dapat berharap bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, modernisasi alutsista akan berjalan seiring dengan pembangunan di bidang lain. Dengan perencanaan yang baik, Indonesia dapat mencapai keseimbangan antara menjaga ketahanan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, dua elemen yang saling melengkapi dalam menciptakan bangsa yang kuat dan mandiri.

Salah satu proyek strategis yang menjadi sorotan adalah pengembangan jet tempur KF-21 Boramae, hasil kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan. Meskipun uji coba terbang perdana telah dilakukan pada 19 Juli 2022 dan produksi dijadwalkan dimulai pada 2026, kontribusi pendanaan Indonesia sempat mengalami kendala. 

Ditambah memborong Pesawat tempur Rafale buatan Dassault Avitation Prancis, rencana pembelian kapal selam Scorpene, Kapal Fregat dan masih banyak lainnya untuk memenuhi standar minimum pertahanan negara. Ini belum termasuk memperbaiki dan maintenance kondisi alutsista yang sudah ada, tentunya membutuhkan dana yang besar.

Pengembangan teknologi drone dapat menjadi alternatif yang efektif dan efisien. Selain biaya yang lebih rendah, drone memiliki kemampuan pengintaian tanpa risiko terhadap personel militer. Namun, diversifikasi alutsista tetap penting untuk memastikan kesiapan TNI dalam menghadapi berbagai ancaman.

Sejarah mencatat bahwa pada era Presiden Soekarno, Indonesia memiliki kekuatan militer yang disegani setelah bekerja sama dengan Uni Soviet. Kekuatan tersebut bahkan mampu mempengaruhi dinamika regional, bahkan mendinginkan konflik antara India dan Pakistan dengan mengirimkan kapal selamnya.

Oleh karena itu, memastikan kelanjutan dan eksekusi kontrak pengadaan alutsista menjadi krusial bagi Indonesia, baik untuk meningkatkan kapabilitas TNI maupun mendukung pertumbuhan industri pertahanan domestik. Dengan manajemen yang tepat, modernisasi alutsista dapat menjadi pilar penting dalam menjaga kedaulatan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menyeimbangkan kebutuhan pertahanan dan kesejahteraan masyarakat adalah tantangan yang harus dihadapi dengan bijak. Belajar dari sejarah, pada era Presiden Soekarno, ambisi proyek-proyek besar dan pencetakan uang yang berlebihan menyebabkan hiperinflasi yang mencapai lebih dari 100% pada tahun 1962-1965. Hal ini mengakibatkan defisit anggaran dan penurunan kesejahteraan rakyat.

Dalam konteks saat ini, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa alokasi anggaran, termasuk untuk pertahanan, tidak menyebabkan inflasi yang tidak terkendali. Selain itu, pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran diperlukan untuk mencegah korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas terhadap para koruptor menjadi keharusan. Utang luar negeri yang seharusnya digunakan untuk pembangunan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, karena beban pembayarannya akan ditanggung oleh generasi mendatang. 

Pemberantasan korupsi yang efektif adalah langkah penting untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara efisien dan tepat sasaran.

Dengan demikian, menjaga keseimbangan antara kebutuhan pertahanan dan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan integritas dalam pengelolaan anggaran, adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.