Menurut saya, pada situasi bangsa yang cenderung ke arah kolaps seperti ini, justru yang diharapkan hadir menyudahi kekarutmarutan, mampu menciptakan keadaan menjadi seimbang, mestinya ialah mereka yang disebut: “Sang Messiah”, “Ratu Adil”, atau dalam konteks kepemimpinan negara demokratis, biasa disebut: Negarawan. Bukan lagi para komprador atau begundal politik yang hanya lihai mementingkan pemenuhan hasrat jangka pendek semata.
Sebab, dalam sebuah kesulitan praktis, kelompok inilah yang justru menjadi ancaman terhadap—apa yang diistilahkan Soedjatmoko (1922-1989) sebagai—otonomi dan kebebasan manusia. Sayang, seiring menuanya usia keberbangsaan kita, justru yang saat ini mendominasi (lahirnya kebijakan, keputusan strategis di level publik, atau regulasi) ialah bukan para negarawan. Dominasi itu seperti satu (negarawan) dibanding seribu (politikus).
Tentu, ujian kedaulatan yang tengah kita hadapi saat ini akan semakin berat dan melelahkan. Entah kapan berujung dan langit negeri ini akan kembali cerah? Setidaknya, dengan ‘kehadiran’ pandemi Covid-19 yang melanda negeri ini, sudah cukup menjelaskan posisi yang mana yang sekadar disebut politikus dan mana yang layak berada pada derajat negarawan.
Melampaui Covid-19, mungkinkah?
Solidaritas, seyogianya merupakan kata kunci sekaligus gerakan praksis, bukan hanya untuk pandemi Covid-19, tapi pula bagi ujian kedaulatan yang kita hadapi. Sesuatu yang melampaui Covid-19.
Secara teoretis, sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa Durkheim, dikenal juga sebagai bapak Antropologi dan Sosiologi dari Perancis, ialah orang yang menyebut solidaritas sebagai keteraturan yang merupakan keadaan normal dari suatu masyarakat.
Menurut Durkheim, solidaritas terbentuk dari kesadaran kolektif dalam masyarakat, sehingga efek negatif akibat kejahatan yang dilakukan oleh individu adalah pelanggaran terhadap solidaritas. Ia lantas mengklasifikasi, setidaknya dua bentuk solidaritas.
Pertama, solidaritas mekanik atau bentuk solidaritas yang bersifat retributif (ganti rugi), di mana persamaan selalu menjadi pertimbangan, sebagai konsekuensi logisnya ialah individu atau pelaku pelanggaran terhadap solidaritas akan diberi sanksi atau hukuman setimpal pelanggaran yang dilakukan.
Kedua, solidaritas organik atau solidaritas yang bersifat restitutif (pemulihan), yaitu bentuk solidaritas yang mempertimbangkan perbedaan individu-individu yang terspesialisasi dalam masyarakat. Oleh karenanya, bentuk solidaritas ini cenderung menghendaki keseimbangan melalui upaya pemulihan demi terciptanya keteraturan.
Dalam pengertian yang lebih mutakhir, Harari, sejarawan kesohor abad ini, melalui sebuah tulisannya bertajuk The world after Coronavirus, terbit pada 20 Maret 2020 di Financial Times, memberi penegasan tentang betapa mendesak dan urgennya sebuah tindakan kolektif atau apa yang disebutnya sebagai solidaritas global.
Sebuah bentuk respons masyarakat global menghadapi pandemi Covid-19. Seolah hendak mengonfirmasi Durkheim, menurut Harari, kita mungkin tak akan pernah mampu melewati segala bentuk krisis termasuk melawan pandemi Covid-19 tersebut tanpa adanya solidaritas (global). Atau dengan perkataan lain, upaya ke arah melampaui Covid-19 hanya mungkin terjadi apabila digerakkan melalui proses solidaritas itu sendiri.
