Presumption of Guilt dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia

Penting untuk mencari keseimbangan antara upaya penegakan hukum TPPU yang efektif dan perlindungan HAM.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan:

• Memperkuat Kapasitas Penegak Hukum: Meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum dalam menyelidiki dan membuktikan TPPU tanpa perlu menggunakan praduga bersalah secara berlebihan.
• Memperjelas Ketentuan Hukum: Memperjelas dan mempersempit cakupan penerapan praduga bersalah dalam undang-undang.
• Memperkuat Mekanisme Pengawasan: Membangun mekanisme pengawasan yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan praduga bersalah.
• Meningkatkan Kesadaran HAM: Meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia dan pentingnya penegakan hukum yang adil.

Jadi pada intinya, praduga bersalah dalam TPPU merupakan mekanisme yang kontroversial dengan potensi manfaat dan risiko bagi penegakan hukum dan HAM. Upaya untuk mencari keseimbangan antara keduanya sangatlah penting untuk memastikan penegakan hukum TPPU yang efektif dan adil, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Referensi:

• Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 
• Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 42/PU/XII/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 
• Komnas HAM Republik Indonesia