Membaca Arah Peta Koalisi Pilkada Jakarta 2024

Maka setidaknya masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, tidaknya mendapat 22 kursi dari 106 kursi DPRD Provinsi DKI Jakarta. Pada Pileg DPRD DKI Jakarta tahun 2024, PKS menempati posisi pertama dengan memperoleh 18 kursi, diikuti oleh PDI Perjuangan dengan 15 kursi, kemudian di peringkat ketiga Partai Gerindra dengan 14 kursi. Keempat ditempati oleh Partai Nasdem dengan 11 kursi. 

Sedangkan PKB, Partai Golkar, PAN masing-masing memperoleh 10 kursi. Partai Demokrat dan PSI juga mempunyai jumlah kursi yang sama 8 kursi. Kemudian PPP dan pendatang baru Perindo mendapatkan 1 kursi DPRD DKI Jakarta.

Tentunya tiap-tiap partai politik saat ini sedang memantau siapa-siapa saja figur yang akan dicalonkan dalam Pilkada Jakarta mendatang, sampai akhir April masih sulit untuk ditebak siapa saja partai politik yang akan berkoalisi. 

Partai Golkar membuka peluang untuk lanjutkan Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada Jakarta mendatang, begitupun PKS yang juga bersepakat melanjutkan Koalisi Perubahan untuk merebut Jakarta. 

Sedangkan PDI Perjuangan tentunya dengan situasi politik yang tidak berpihak pada partai banteng tersebut, harus ikut berkoalisi dengan partai politik lainnya-diluar koalisi pilpres 2024.

Memprakirakan Koalisi Pilkada Jakarta

Kemungkinan besar "Perahu Perubahan" akan kembali bersama untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024, sinyal itu sudah diperkuat dengan pernyataan Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin yang mengatakan PKS, Nasdem dan PKB bersepakat untuk berkoalisi di Pilkada Jakarta 2024. Artinya pasangan calon yang diusung oleh gabungan partai tersebut, telah mengantongi 39 kursi DPRD DKI Jakarta atau sekitar 37% dari seluruh total kursi.

Sedangkan jika Koalisi Indonesia Maju (KIM) benar-benar dalam satu perahu untuk mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, maka hampir dipastikan PDI-P kehilangan peran untuk menjadi pimpinan koalisi di Pilkada Jakarta 2024. Karena jumlah kursi gabungan partai politik, yang terdiri atas Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN dan PSI berjumlah 51 kursi atau 48%. Karena jika melihat sisa kursi yang ada yakni PPP dan Perindo, masih belum memenuhi ambang batas persyaratan mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Namun demikian, dalam konteks pilgub tentunya apapun bisa terjadi, karena eratnya koalisi tergantung dari seorang figur pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, karena salah satu pendekatan yang paling berpengaruh saat ini dapat disebut 'yang diskursif', yang memandang populisme sebagai cara mengartikulasikan 'sosial, politik atau konten ideologis yang menyatukan beragam tuntutan politik. 

Oleh karenanya, figur yang hadir adalah orang yang mempunyai personifikasi terhadap gabungan kepentingan antar partai politik, tidak berupaya untuk membenturkan antar kepentingan-mampu mengakomodasi seluruh elemen kepentingan di dalamnya.

Menurut Cas Mudde, pola strategi politik populisme kontemporer menggunakan "logika media (Media Logics)" yang menegaskan aspek personalisasi, emosionalisasi dan sifat anti-kemapanan dalam memenangkan dukungan konstituen. Kemudian juga menggunakan konsep penyesuaian elit/Elite Adjusment dan pragmatisme politik, artinya bergantung pada variabel kepentingan yang bermunculan untuk merebut posisi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Setiap partai politik akan melihat dan menilai setiap figur yang mempunyai kapasitas tidak hanya mampu mengelola pemerintahan, tapi juga memiliki kemampuan untuk mendistribusikan kekuasaan.