Pahlawan Nasional Kok Bermasalah?

Yang ketiga, nasihat penting seorang ulama tentang pemimpin. Bahwa dosa besar seorang pemimpin adalah, apabila dia suka  membunuh, suka berbohong, bersikap munafik, suka berbuat maksiat termasuk korupsi, suka memfitnah dan berbuat musyrik. Karena dosa besar maka ganjarannya adalah neraka jahanam termasuk kepada pendukung dan pemujanya.

Keempat, pernyataan Nelson Mandela, pahlawan dan mantan Presiden Afrika Selatan. Dia bilang, bahwa penjahat itu tidak pernah melakukan pembangunan, melainkan dia hanya sibuk memperkaya diri sendiri bersama kroni dan kelompoknya sedangkan negaranya sendiri jadi bangkrut. Dari empat pesan tersebut kiranya penting sebagai pengingat agar kita tidak gegabah di dalam mengangkat seseorang menjadi atau sebagai Pahlawan Nasional.

Menghormati mantan Presiden Soeharto tidak harus dipahlawan-nasionalkan, tetapi cukup dengan sebutan Presiden kedua NKRI yang berkuasa sejak tahun 1967 sampai dengan 1998, dan ini pernah dilontarkan oleh mantan Wakil Presiden Try Sutrisno. 

Bahkan sebutan sebagai Bapak Pembangunan juga perlu dipertanyakan. Walaupun disebut telah berhasil mengatasi krisis ekonomi pasca peristiwa G30S 1965, tetapi harus dibayar mahal. 

Berapa orang telah terbunuh, dan kekayaan alam yang merupakan sumber kemakmuran dikuasai bangsa asing. Soeharto pernah berucap tentang pasal 33 UUD 1945, bahwa menguasai tidak harus memiliki, maka dia mengeluarkan UU Penanaman Modal Asing (UU PMA) pada tahun 1967.Bukankah ini berarti dia sebagai penguasa baru menggantikan Soekarno telah menentang rumusan para pendiri bangsa. 

Dan apakah kebijakan ini tidak termasuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara? Apalagi, pada akhir kekuasaannya, Indonesia mengalami krisis ekonomi berat sampai timbul penjarahan dan PHK di mana-mana. 

Pada hal, pertumbuhan ekonomi digebar-gemborkan sebesar 7 % per tahun dan dibilang tinggal landas, yang ternyata pembangunan masih tinggal di landasan. 

Maka yang perlu dicamkan adalah, Pahlawan Nasional itu mestinya seseorang yang tidak bermasalah dalam hal mendapatkan kekuasaan, bagaimana mempertahankan dan semua perilaku selama menjalankan pemerintahan atau tugasnya yang seharusnya selalu patuh terhadap sila-sila dalam Pancasila.*****Bekasi, Oktober 2024