Pahlawan Nasional Kok Bermasalah?

Apabila kita kembali melihat sejarah ke belakang. Didahului dengan peristiwa G30S tahun 1965, terjadi hingar binger politik, Presiden Soekarno menunjuk Jenderal Soeharto menjadi Pangkopkamtib (Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) dan dibentuk Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) untuk menyelesaikan secara hukum terhadap yang terlibat peristiwa yang mengharukan dan mendebarkan kala itu. 

Anehnya, kamtib tak kunjung reda apalagi berakhir, bahkan semakin brutal sehingga timbulnya Surat Perintah 11 Maret 1966 yang dikenal dengan Supersemar yang diberikan kepada Soeharto. 

Anehnya, surat perintah tak bernomor dan di kemudian hari dinyatakan hilang itu, oleh pengembannya disalah-gunakan dengan meminta Bung Karno bertanggung-jawab terhadap peristiwa G30S sampai keluarnya Tap MPRS yang menista Sang Proklamator Kemerdekaan yang kemudian dicabut setelah 57 tahun 6 bulan berlalu.

Namun yang mengagetkan, setelah pencabutan Tap MPRS tersebut, ternyata MPR mengeluarkan penghapusan nama Presiden kedua RI Soeharto yang tercantum dalam Tap MPR nomor 11/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). 

Ini menanggapi dan menindaklanjuti surat dari fraksi Partai Golkar nomor 2 tahun 2024 yang diajukan kepada pimpinan MPR. Bahkan kemudian dilanjutkan dengan mengusulkan kepada Pemerintah agar memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

 Itulah yang namanya jebakan Batman yang terus merangkak usulannya tanpa melihat sejarah masa lalu yang sebenarnya, serta mengabaikan rasa keadilan dan kebenaran yang beradab. Maka ada baiknya kita mengungkap kembali artikel di Harian Merdeka yang ditulis oleh BM Diah edisi 21 Juni 1970 sehari setelah wafatnya Bung Karno. 

Dia mengecam tuduhan seolah Bung Karno mengkudeta dirinya sendiri. BM Diah juga membela, mana mungkin Bung Karno merusak negeri yang dia perjuangkan dan dirikan dengan penuh pengorbanan jiwa, raga, pikiran, waktu yang panjang dan harta bendanya. 

Masak orang yang ada indikasi mengkudeta Presiden Soekarno dengan kualitas Pahlawan Proklamator dan Pahlawan Nasional dengan cara merangkak, menyebut Bung Karno dengan penghinaan dan merendahkan sebagai Orde Lama (Orla), pada hal Soeharto ada di dalam sistem pemerintahannya  dengan mendapat pangkat dan jabatan tetapi sepertinya menggunting dalam lipatan, kok diusulkan sebagai Pahlawan Nasional.

Berikut ini ada nasihat penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa yang adil dan beradab yang bisa menjadi panutan dan pegangan bagi kita semua.

Pertama, ucapan negarawan Amerika Serikat yang pernah dikutip oleh Karni Iljas dalam acara ILC (Indonesia Lawiers Club) :"Saya sangat percaya kepada rakyat, oleh karena itu berikan informasi yang benar kepada rakyat maka segala masalah akan terselesaikan dengan baik".

Kedua, ada pamflet di sebuah SMA Negeri di Bekasi yang mengutip tuntunan Rasulullah Muhammad saw, bahwa pahlawan adalah orang yang tidak menghunus pedang ketika marah terhadap musuhnya.