Keenam, transportasi massal yang diharapkan perlu terus dibenahi adalah bus kota dan perkereta-apian atau kereta listrik. Pembenahan tersebut meliputi : jumlahnya harus diperbanyak, sistem tata kelola harus terus diperbaiki, pengemudi yang terseleksi dengan baik agar taat dan tertib terhadap segala aturan yang berlaku serta sosialisasi pentingnya ketertiban di jalan raya kepada seluruh masyarakat luas.Â
Syukur apabila transportasi massal tersebut bertarif murah atau terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat karena mendapat subsidi sebagai pengalihan pengurangan subsidi BBM.
Ketujuh, dalam rangka mendukung pengendalian subsidi BBM tanpa gejolak, perlu dikembangkan berbagai sektor yang bisa memajukan perekonomian misalnya pariwisata, ekonomi kreatif, kemajuan pertanian, hilirisasi sektor pertambangan yang sudah mulai dirintis oleh Presiden Jokowi, serta pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas di seluruh pelosok tanah-air.
Dengan penerapan langkah tersebut di atas secara terpadu dan didukung dengan revitalisasi program Keluarga Berencana (KB) dengan sasaran utamanya terhadap kalangan masyarakat kelas bawah, diharapkan percepatan kebutuhan BBM akan mengalami perlambatan dan bukan merupakan deret ukur yang terus meningkat.Â
Walhasil, dengan keberhasilan penerapan langkah tersebut diharapkan pengendalian subsidi BBM akan tercapai dengan baik tanpa menimbulkan gejolak yang bisa mengganggu stabilitas ekonomi dan poilitik, serta mengganggu keamanan dan ketertiban.*****Penulis, bekerja di PT Pertamina (Persero) tahun 1970 s/d 2006.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H